BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Gelontoran dana sebesar Rp18,9 triliun dari Standard Chartered Guernsey ke Singapura menjadi perhatian pemerintah belakangan ini. Pasalnya, dana jumbo tersebut dikabarkan dimiliki oleh WNI atas hasil melakukan suatu usaha.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan melakukan kerja sama dalam melakukan verifikasi data pemilik dana jumbo tersebut, khususnya terkait kepatuhan pajak baik dalam keikutsertaan program pengampunan pajak maupun penerimaan pajak di luar program tersebut.
“Saya sudah sampaikan dalam pertemuan G20 terkait progres dalam menjalankan AEoI (Automatic Exchange of Information) dan CRS (Common Reporting Standard). Maka itu kami dapat informasi mengenai aliran dari perubahan akun para pemilik dana itu,” paparnya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Jumat (20/10).
Mantan Direktur Bank Dunia itu menegaskan dana jumbo sebesar Rp18,9 triliun dimiliki oleh 81 WNI yang 62 di antaranya telah mengikuti program pengampunan pajak. Namun, dia belum mengklarifikasi 19 pemilik dana lainnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae sempat menduga aliran dana tersebut merupakan sebuah praktik penghindaran pajak. Meski begitu, PPATK menyerahkan hasil analisisnya kepada Ditjen Pajak untuk diteliti lebih lanjut.
“Dugaan kami, aliran dana itu sebagai tax evasion. Makanya hasil analisis itu sudah kami sampaikan ke Ditjen Pajak,” papar Dian.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pun mengklarifikasi dana jumbo tersebut dimiliki oleh 81 WNI yang sebagian besar pemiliknya telah mengikuti program pengampunan pajak. Ken menjelaskan aliran dana tersebut bukan untuk keperluan militer seperti desas-desus mengenai tujuan dana jumbo itu.
“Saya tegaskan, uang itu bukan seperti desas-desus yang sudah tersebar yaitu terkait dengan militer, jelas bukan. Sejauh ini, baru diketahui 62 pemilik dana sudah mengikuti program tax amnesty,” tegas Ken beberapa waktu lalu.
