BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BRASILIA, DDTCNews - Kementerian Keuangan Brasil berencana menyiapkan sistem perpajakan yang adil dan sederhana untuk mendanai kebijakan perlindungan sosial dan menekan utang.
Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad mengatakan kebijakan pajak akan segera disiapkan guna menciptakan postur utang publik yang lebih berkelanjutan.
"Target defisit primer senilai BRL220 miliar (Rp639 triliun) dalam anggaran tahun ini sangatlah tidak masuk akal," katanya, dikutip pada Selasa (3/1/2023).
Anggaran yang lebih sehat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan inflasi sekaligus mengembalikan optimisme pelaku pasar modal terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Brasil.
Di luar kebijakan pajak, Haddad menyebut pemerintah Brasil akan bekerja sama dengan bank sentral guna menciptakan kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis.
"Kami di sini tidak untuk bersenang-senang," ujarnya seperti dilansir business-standard.com.
Untuk diketahui, Haddad baru menjabat sebagai menteri keuangan pada 1 Januari 2023, bersamaan dengan dilantiknya Luiz Inacio Lula da Silva sebagai Presiden Brasil menggantikan Jair Bolsonaro.
Sebelum menjabat sebagai menteri keuangan, Haddad menjabat sebagai Wali Kota Sao Paulo pada 2013 hingga 2016. Pada 2018, Haddad turut serta dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Kala itu, pilpres dimenangkan oleh Bolsonaro yang memperoleh suara sebesar 55,13%.
Pada masa pemerintahan Bolsonaro, Haddad banyak melontarkan kritik atas kebijakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Brasil.
Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah pembebasan pajak atas konsumsi BBM yang menekan penerimaan pajak senilai BRL52,9 miliar atau sekitar Rp153,6 triliun. (rig)
