'Pajak' untuk Kaum Antivaksin: Biaya Kesehatan Tak Lagi Gratis

SINGAPURA, DDTCNews – Semakin masifnya gerakan antivaksin Covid-19 membuat pemerintah Singapura tak tinggal diam. Pasalnya, kelompok anti-vax ini ujung-ujungnya tetap bergantung pada fasilitas kesehatan jika mereka terinfeksi virus corona.

Menyiasati hal ini, Singapura mencabut subsidi atas biaya perawatan di rumah sakit bagi pasien Covid-19 yang terbukti menolak divaksinasi. Artinya, pasien Covid-19 yang belum pernah divaksinasi karena sebelumnya menolak, harus membayar penuh biaya rumah sakit. 

Media Singapura menyebut ini seperti 'pajak' bagi kaum anti-vax. Kelompok yang menghambat tercapainya herd immunity ini perlu membayar konsekuensi atas pilihan mereka.

Langkah ini terbilang signifikan bagi Singapura karena pemerintah negara tersebut memberikan subsidi dan penggratisan biaya kesehatan bagi seluruh warganya. Bahkan selama pandemi, batasan layanan dihapuskan. Kemewahan ini tak akan didapat bagi warga penolak vaksinasi Covid-19. 

"Orang yang tidak divaksin merupakan kelompok besar yang harus dapat rawat inap intensif. Mereka juga berkontribusi menjadi beban dan mengancam kesehatan warga lain," jelas salah satu pejabat Kementerian Kesehatan Singapura, Rabu (10/11/2021). 

Kemenkes Singapura menegaskan bahwa pengecualian penggratisan biaya perawatan hanya berlaku bagi warga yang sengaja menolak vaksinasi. Sementara anak-anak di bawah 12 tahun dan kelompok warga tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk divaksin karena alasan medis tetap ditunjang biaya medisnya oleh pemerintah.

Kendati begitu, langkah tegas pemerintah Singapura ini tetap saja memantik pro dan kontra. Sejumlah pakar menyoroti perlunya pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh warga. 

Namun, sebagian ahli setuju dengan cara pemerintah ini. Menurut mereka, kelompok anti-vax memang perlu sikap tegas pemerintah. Apalagi warga yang enggan divaksinasi menjadi ancaman kesehatan bagi kelompok lainnya, dikutip dari IFL Science. (tradiva sandriana/sap)