Pemerintah Ini Ingin Pemangkasan PPN Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

HANOI, DDTCNews - Pemerintah mengusulkan perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga akhir tahun, dari yang seharusnya berakhir Juni 2024.

Kemenkeu menyatakan pemotongan tarif PPN masih dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha dan produksi. Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Majelis Nasional atau parlemen Vietnam.

"Pemotongan tarif PPN dari 10% menjadi 8% pada kelompok barang dan jasa tertentu mulai 1 Juli hingga akhir tahun akan mendukung kegiatan usaha dan produksi," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Jumat (3/5/2024).

Kemenkeu berpendapat perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2024, termasuk perpanjangan pemotongan tarif PPN. Selain itu, ada kebijakan relaksasi batas waktu penyetoran pajak penghasilan (PPh) badan, pajak konsumsi khusus, serta PPh orang pribadi.

Dengan pemotongan tarif PPN sebesar 2 poin persen pada semester II/2024, potensi penerimaan yang hilang senilai VND24 triliun atau sekitar Rp15,2 triliun.

Kebijakan pemotongan tarif PPN semula diberikan untuk mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. PPN bertarif 8% dikenakan atas semua barang dan jasa, kecuali barang dan jasa tertentu.

Penurunan tarif PPN tidak akan diberikan pada beberapa sektor usaha termasuk perbankan dan keuangan, real estat, pertambangan, bahan kimia, dan asuransi. Alasannya, sektor-sektor usaha tersebut dinilai tidak membutuhkan insentif PPN untuk tumbuh.

Dilansir vietnamplus.vn, perpanjangan periode insentif ini terakhir kali dilakukan pada semester I/2024. Potensi penerimaan yang hilang dari kebijakan ini senilai VND23,48 triliun atau Rp14,87 triliun pada Januari hingga Juni 2024.

Pemerintah pun diperintahkan melaksanakan kebijakan penurunan tarif PPN ini dan melaporkan hasilnya kepada parlemen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Ho Duc Phoc menegaskan keseimbangan fiskal tetap terjaga meski ada kebijakan pemotongan tarif PPN. Dengan APBN yang sehat, pemerintah akan dapat mendukung pemulihan ekonomi di Vietnam. (sap)