BERITA TERKINI
DAVOS, DDTCNews – Panel diskusi di World Economic Forum menjadi pembahasan menarik ketika menyinggung praktik penghindaran pajak. Berbagai perpektif bermunculan dalam sesi diskusi tersebut. Pakar pajak dari firma hukum Garrigues, Tiago Cassiano Neves menyajikan ulasan yang menarik untuk disimak.
Dalam ulasannya tersebut, dia membagi para tokoh yang manjadi sorotan dalam diskusi soal penghindaran pajak. Para tokoh tersebut ialah Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe dan Komisioner Pajak Uni Eropa Pierre Moscovic.
Kemudian ada pandangan yang mencerahkan dari ekonom sekaligus peraih Nobel, Joseph Stiglitz dan Winnie Byanyima dari Oxfam International yang meraih simpati publik dari pidatonya. Kesemuanya mempunyai pandangan tersendiri dari isu penghindaran pajak pasca rilisnya dokumen Panama Papers dan Paradise Papers.
“Irlandia menjadi pihak yang bersalah dalam panel ini. Namun, Paschal Donohoe menyampaikan pesan kuat bahwa negaranya tidak sepatutnya dipandang sebagai negara surga pajak karena memiliki tarif pajak rendah,” kata Neves, Minggu dilansir dari akun linkedin-nya.(4/2).
Sementara itu, Komisioner Pajak Uni Eropa Pierre Moscovic menyampaikan pesan ambisius bahwa peran Uni Eropa sebagai pioner dalam reformasi pajak internasioal. Hal yang bahkan lebih ambisus dari apa yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
“Satu permasalahan krusial bagi Uni Eropa adalah setiap kebijakan memerlukan persetujuan secara bulat dari seluruh negara anggota. Ini akan menjadi kendala ketika ada satu negara yang melakukan hak veto maka kebijkan tidak bisa diterapkan,” ungkapnya.
Pandangan yang mencerahkan datang dari ekonomi sekaligus peraih Nobel, Joseph Stiglitz yang mempertanyakan kapabilitas OECD dalam membuat kebijakan yang adil bagi negara berkembang. Selain itu, peran warga negara menjadi krusial untuk medorong perbaikan sistem pajak.
Terakhir, dukungan publik datang dari hal yang diungkapkan oleh Direktur Oxfam International Winnie Byanyima. Baginya, penghindaran pajak adalah tentang mengingkari Hak Asasi Manusia (HAM), praktik yang membuat penduduk miskin diseluruh dunia tidak bisa lepas dari jerat kemiskinan karena penghindaran pajak. Kebijakan internasional juga dirasa berat sebelah dimana hanya menguntungkan negara kaya.
“Setidaknya ada tiga poin yang bisa diambil dari perdebatan minggu lalu. Pertama, isu penghindaran pajak tengah bergerak dan aksi BEPS merupakan titik transisi. Kedua, Uni Eropa ingin memimpin reformasi pajak tapi terkendala dengan aturan internal. Ketiga, pondasi untuk sebuah organisasi pajak dunia perlahan mulai diletakkan,” tutupnya. (Amu)
