BERITA TERKINI
MANILA, DDTCNews – Buruh dan petani Filipina yang bekerja di sektor tembakau protes atas rencana pemerintah menaikan cukai tembakau. Rencana kenaikan ini bagian dari rancangan undang-undang reformasi pajak (TRAIN) yang sedang digodok parlemen Filipina.
“Apa yang diajukan oleh para pendukung kenaikan radikal dalam pajak tembakau, mereka gagal mengenali bahwa setiap kali ada langkah untuk meningkatkan pajak tembakau, ribuan petani tembakau dan buruh dihadapkan pada ancaman kehilangan sumber pendapatan utama dan penghidupan mereka,” kata Presiden Serikat Buruh Filipina (TUCP), Ruben Torres dilansir philstar.com, Senin (11/12).
Para petani dan buruh industri tembakau mengajukan banding di parlemen atas RUU reformasi pajak. Mereka ingin pemerintah dan parlemen mempertimbangkan keadaan riil petani dan buruh sebelum menaikan cukai rokok.
Berdasarakan undang-undang yang berlaku saat ini maka pajak tembakau akan naik secara otomatis sebesar 4% per tahun. Di tengah himpitan kebijakan negara ini, produksi tembakau Filipina turun dari angka 68 juta kg pada tahun 2013, susut menjadi 52 juta Kg pada tahun 2015.
Torres mengungkapkan bahwa turunnya produksi tembakau berbanding lurus dengan berkurangnya tenaga kerja di industri tembakau. Dia merujuk data Badan Nasional Tembakau (NTA) di mana dalam tahun 2015 saja ada 9.232 petani beralih dari menanam tembakau.
Masih dalam laporan yang sama luas lahan tembakau juga turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 terdapat 38.264 ha lahan yang ditanami tembakau. Luasnya menyusut menjadi 32.761 ha pada tahun 2015.
Hal senada diungkapkan Presiden Asosiasi Petani Tembakau (PTGA) Saturnino Distor yang menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikan cukai tembakau. Argumentasinya ialah setoran pajak miliaran Peso ke kas negara namun petani tetap dicekik dengan tarif cukai progresif.
“Petani tembakau masih berjuang dengan penurunan permintaan tembakau karena kenaikan pajak cukai. Mengapa tembakau menjadi sasaran lagi? Pajak cukai tembakau menyumbang sekitar 100 miliar peso pada tahun 2015, meningkat dari 32 miliar peso dari tahun 2012,” bebernya.
Komite dua kamar lembaga legislatif Filipina sendiri akan mengadakan pertemuan terakhir pada minggu ini. Perwakilan Senar dan DPR Filipina ini akan menghasilkan versi terakhir dari RUU Reformasi Pajak (TRAIN) sebelum diteken oleh Presiden Rodrigo Duterte sebagai aturan hukum yang sah. (Amu)
