BERITA TERKINI
Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu
Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu
‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’
Retaliasi Kanada, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk 25 Persen
DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran
Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak
Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta
PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP
Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak
Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini
Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu
Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu
‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’
Retaliasi Kanada, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk 25 Persen
DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran
Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak
Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta
PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP
Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak
Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pilar 1 dan Pilar 2 dalam Reformasi Pajak Internasional

Gallantino Farman
Jumat, 26 November 2021 | 11.30 WIB
Ketentuan Pilar 1 dan Pilar 2 dalam Reformasi Pajak Internasional

Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis pajak pajak reformasi pajak internasional DJP oecd konsensus pajak global
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.