BERITA TERKINI
Tanggal Merah! Hari Pilkada Serentak Ditetapkan sebagai Libur Nasional
DPR Sebut Kenaikan PPN untuk Mengompensasi Turunnya PPh Badan
Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi
Babak Final Tax Case TIF FEB UI, Bahas Kenaikan PPN 12%
Bersiap Opsen, Pemprov Jateng Hitung Ulang Target Penerimaan Pajak
Masih Tertunda, Kemenkes Dorong Cukai Minuman Manis Segera Diterapkan
Tingkatan Pemungutan Pajak Era Kerajaan Nusantara
Biaya Operasi Migas yang Tak Bisa Dikembalikan dalam Bagi Hasil & PPh
Simak Lagi, 8 Poin Kemudahan bagi WP Setelah Berlakunya PMK 81/2024
Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku
Tanggal Merah! Hari Pilkada Serentak Ditetapkan sebagai Libur Nasional
DPR Sebut Kenaikan PPN untuk Mengompensasi Turunnya PPh Badan
Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi
Babak Final Tax Case TIF FEB UI, Bahas Kenaikan PPN 12%
Bersiap Opsen, Pemprov Jateng Hitung Ulang Target Penerimaan Pajak
Masih Tertunda, Kemenkes Dorong Cukai Minuman Manis Segera Diterapkan
Tingkatan Pemungutan Pajak Era Kerajaan Nusantara
Biaya Operasi Migas yang Tak Bisa Dikembalikan dalam Bagi Hasil & PPh
Simak Lagi, 8 Poin Kemudahan bagi WP Setelah Berlakunya PMK 81/2024
Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku
Masuk
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Fokus
Reportase
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Fokus
Reportase
Masuk
Masuk/Daftar
KANAL DAN SUBKANAL
Beranda
Berita
Semua Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Semua Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Semua Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Semua Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Semua Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Fokus
Semua Fokus
Reportase
Semua Reportase
PRODUK DDTC
DDTC Corporate
DDTC News
DDTC Library
Perpajakan DDTC
DDTC Academy
Copyright @ DDTC 2024
Konfirmasi Keluar
Apakah Anda yakin ingin keluar dari Akun Anda?
Batal
Keluar
Konfirmasi Keluar
Apakah Anda yakin ingin keluar dari Akun Anda?
Batal
Keluar
Berita
Infografis
INFOGRAFIS PAJAK
Penanganan Corona: Relaksasi Deadline Administrasi Pajak (2)
URL berhasil disalin
Archie Teapriangga
Minggu, 05 April 2020 | 10.00 WIB
Ukuran Teks
Teks Normal
Teks Sedang
Teks Besar
Ukuran Teks
Teks Normal
Teks Sedang
Teks Besar
1
2
Salin Link
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke X
Bagikan ke WhatsApp
Bagikan ke LinkedIn
Bagikan Berita
Salin Link
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke X
Bagikan ke WhatsApp
Bagikan ke LinkedIn
0
Masuk ke Akun DDTCNews
Gunakan akun DDTCNews untuk mengakses fitur ini.
Batal
Masuk
(
Disclaimer
)
Editor :
Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis pajak
penanganan corona
administrasi pajak
batas waktu
URL berhasil disalin
Bagikan:
Kirim
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0/1000
Belum ada komentar.
Masuk ke Akun DDTCNews
Gunakan akun DDTCNews untuk mengakses fitur ini.
Batal
Masuk
Artikel Terkait
PMK 81/2024
Simak Lagi, 8 Poin Kemudahan bagi WP Setelah Berlakunya PMK 81/2024
Berita
• 3 jam lalu
CORETAX SYSTEM
NPWP Cabang Diganti NITKU, Pembagian Pajak Antar-KPP Dievaluasi
Berita
• 21 Nov 2024
CORETAX SYSTEM
Coretax Wajibkan PKP Perinci Penyerahan Digunggung, Pakai Template XML
Berita
• 21 Nov 2024
CORETAX SYSTEM
PM Dikreditkan di Masa Pajak Berikutnya, Asal PM di Dokumen Tertentu
Berita
• 20 Nov 2024
Terpopuler
KP2KP PINRANG
Petugas Pajak Sisir Para WP yang Lakukan Kegiatan Membangun Sendiri
Berita
• 17 Nov 2024
BERITA PAJAK SEPEKAN
Perhatikan Lima Aspek SPT Tahunan yang Jadi Sasaran Penelitian DJP
Berita
• 16 Nov 2024
PMK 81/2024
Aspek-aspek SPT Tahunan yang Diteliti oleh Kantor Pajak, Cek Detailnya
Berita
• 13 Nov 2024
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RUU Tax Amnesty Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Berita
• 18 Nov 2024
PMK 81/2024
Bayar PPh Dividen, WP Orang Pribadi Kini Wajib Laporkan SPT Masa
Berita
• 14 Nov 2024
ADMINISTRASI PAJAK
Aplikasi e-Faktur Alami Gangguan, Ditjen Pajak Mohon Maaf
Berita
• 18 Nov 2024
CORETAX SYSTEM
Coretax Wajibkan PKP Langsung Kreditkan Pajak Masukan, Ini Alasannya
Berita
• 11 Nov 2024
LITERATUR PAJAK
Perbandingan Ketentuan Pajak Sebelum dan Sesudah Terbitnya PMK 81/2024
Berita
• 14 Nov 2024
PMK 81/2024
Perhatian! WP Harus Penuhi Kewajiban Pajak Secara Terpusat Mulai 2025
Berita
• 13 Nov 2024
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
Raker Baleg DPR Setujui RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Berita
• 18 Nov 2024
Terpopuler Lainnya
Artikel Terkait
PMK 81/2024
Simak Lagi, 8 Poin Kemudahan bagi WP Setelah Berlakunya PMK 81/2024
Berita
• 3 jam lalu
CORETAX SYSTEM
NPWP Cabang Diganti NITKU, Pembagian Pajak Antar-KPP Dievaluasi
Berita
• 21 Nov 2024
CORETAX SYSTEM
Coretax Wajibkan PKP Perinci Penyerahan Digunggung, Pakai Template XML
Berita
• 21 Nov 2024
CORETAX SYSTEM
PM Dikreditkan di Masa Pajak Berikutnya, Asal PM di Dokumen Tertentu
Berita
• 20 Nov 2024
