BERITA TERKINI
SENDAWAR, DDTCNews – Empat perusahaan pertambangan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan siap membayar tunggakan pajak alat berat yang nilai totalnya mencapai Rp9,8 miliar lebih. Perusahaan dimaksud harus menepati batas waktu yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim, yakni hingga 26 September 2016.
Kepala Dispenda Kaltim Ismiati mengungkapkan apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan pembayaran tidak dilakukan oleh empat perusahaan pertambangan itu, maka Dispenda Kaltim akan melakukan penagihan secara paksa, termasuk membawa masalah ini ke pengadilan pajak, sesuai aturan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Memang yang ditagih ini adalah piutang-piutang sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya kami berharap, komitmen yang disampaikan oleh perusahaan hendaknya dipenuhi. Mengingat semuanya menyatakan iktikad baik dan siap melakukan pembayaran terkait tunggakan pajak berat dimaksud,” terangnya, beberapa waktu lalu.
Upaya yang dilakukan Dispenda Kaltim tersebut, bertujuan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan piutang pajak alat berat. Hal itu bukan untuk kepentingan personal, melainkan untuk pemerintahan secara menyeluruh dalam hal ini untuk provinsi dan kabupaten/kota khususnya Kubar.
“Pajak daerah yang menjadi tugas pokok provinsi, dan merupakan bagi hasil dengan kabupaten/kota. Dengan adanya rapat koordinasi ini, perusahaan diharapkan mengerti dan memenuhi segala kewajibannya sebagaimana diatur UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” lanjutnya.
Ismiati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati Kubar FX Yapan yang telah memfasilitasi rapat tersebut. “Saya juga melihat, Pak Bupati telah berkomunikasi dengan baik dengan perusahaan di daerah Kubar ini terkait penyelesaian tunggakan pajak alat berat. Saya yakin perusahaan akan memenuhi segala kewajiban,” tegasnya seperti dikutip dari prokal.co.
Sedangkan Bupati Kutai Barat Yapan meminta kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kubar, dan belum membayar tunggakan pajak alat berat/besar, agar segera memenuhi semua kewajiban mereka.
“Perlu diingat, hasil pembayaran pajak sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di Kubar,” tegas Yapan. (Amu)
