BERITA TERKINI
SAMARINDA, DDTCNews – Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong dana transfer daerah sebanyak Rp68,8 triliun membuat Anggota DPRD dan DPR RI asal Kalimantan Timur kesal. Pasalnya, pemotongan dana dari pusat tersebut dianggap akan memperburuk keuangan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Edy Kurniawan mengatakan daerah akan semakin kesulitan mencari alternatif sumber penerimaan jika dana perimbangan pusat itu dipangkas.
“Dalam dana transfer daerah, ada manajemen kas daerah yang selama beberapa bulan ini tidak bisa memutar uang untuk menghasilkan uang. Jika memang ingin memangkas, daerah harus punya kebebasan mengatur keuangan sendiri,” ujar Edy, kemarin (5/8).
Edy menyebut daerah memerlukan desentralisasi fiskal. Hal inilah yang belum terjadi selama ini, karena sebagian besar pemasukan negara yang berasal dari Kalimantan Timur diserahkan kembali ke daerah dalam bentuk bagi hasil.
Akan jauh lebih baik jika hasil dari pengolahan sumber daya alam tidak disetor ke kas pusat, namun langsung masuk ke kas daerah.
Menurut Edy, saat ini adalah era otonomi daerah. Seharusnya pemerintah pusat sudah tidak menerapkan segala bentuk sentralisasi. Ia berharap daerah boleh menikmati pajak yang objek pajaknya memang berada di daerah.
(Baca: Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat)
“Kalau transfer daerah dihilangkan, lebih baik merdeka saja sekalian,” tandas Edy seperti dikutip melalui radarkaltim.prokal.co.
Legislator Senayan Daerah Pilihan Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ia mengatakan jika memang pemerintah pusat gagal mencapai target pendapatan, maka seharusnya kepentingan daerah tidak dikorbankan seperti ini. (Amu)
