INGGRIS

Beredar Isu Pajak Layanan Digital Dicabut, Ini Respons Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Rabu, 02 September 2020 | 09:57 WIB
Beredar Isu Pajak Layanan Digital Dicabut, Ini Respons Pemerintah

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Kementerian Keuangan Inggris menegaskan pajak layanan digital tetap berlaku tahun ini dan tidak ada opsi untuk membatalkan kebijakan sebelum ada konsensus global pajak digital.

Keterangan Kemenkeu tersebut membantah laporan media yang menyebutkan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membatalkan kebijakan pajak layanan digital atau digital services tax (DST).

"Pajak layanan digital adalah ukuran proporsional yang memastikan perusahaan teknologi membayar pajak dengan adil di Inggris," kata Jubir Kemenkeu Inggris dikutip Rabu (2/9/2020).

Baca Juga:
Jika Batalkan 2 Pilar OECD, UN Tax Convention Tak Akan Disahkan Eropa

Media sebelumnya menyebutkan pemerintah mempertimbangkan pembatalan DST dikarenakan dua faktor utama. Pertama, kebijakan DST tak signifikan menambah pemasukan negara lantaran hanya menambah setoran £500 juta per tahun.

Kedua, pajak digital menjadi menjadi penghalang proses negosiasi perdagangan antara AS dan Inggris. AS menganggap kebijakan DST diskriminatif karena sebagian besar perusahaan yang dikenai DST kebanyakan berasal dari AS.

Merespons hal itu, otoritas fiskal menyebutkan penerapan DST bertujuan untuk menjamin semua pelaku usaha membayar pajak dengan adil. Selain itu, kebijakan ini bersifat sementara dan siap dicabut ketika konsensus global pajak digital rampung.

Baca Juga:
Naikkan Tarif Pajak Penjualan, PM ini Yakin Dampak ke Inflasi Minim

"Kami bersyukur kebijakan pajak ini bersifat sementara dan akan dihapus setelah solusi global telah diterapkan. Kami terus bekerja sama dengan mitra internasional kami untuk mencapai tujuan itu," jelas Jubir Kemenkeu.

Penerapan DST Inggris memang sudah mendapatkan sinyal resistensi dari Pemerintah AS ditandai dengan langkah kantor dagang AS/USTR yang mengumumkan penyelidikan pajak layanan digital kepada sejumlah negara termasuk Inggris.

Kemudian hal tersebut ditambah dengan komentar Ketua Komite Keuangan Senat AS Chuck Grassley. Dia memperingatkan Inggris kebijakan DST akan merugikan proses negosiasi perdagangan kedua negara.

"Hal ini merusak solusi multilateral dan mempersulit jalan untuk kesepakatan perdagangan AS-UK. Jadi Inggris harus mempertimbangkan xkebijakan (DST) terhadap sekutunya," kata Grassley seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?