Belum Ada Aturan Lapor Omzet Bulanan, DJP Imbau UMKM Tetap Lakukan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan hingga saat ini belum ada peraturan mengenai pelaporan omzet bulanan wajib pajak UMKM.

Kendati demikian, wajib pajak tetap diimbau untuk melakukan pencatatan secara mandiri. Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan wajib pajak dapat memanfaatkan aplikasi M-Pajak untuk membuat pencatatan tersebut.  

“Ini hanya fasilitas pencatatan omzet, bukan kewajiban pelaporan SPT bulanan. Nanti silakan dilaporkan di SPT Tahunan PPh atas rekapitulasi pencatatannya,” cuit Kring Pajak melalui Twitter, dikutip pada Selasa (15/11/2022).

Dengan aplikasi M-Pajak, wajib pajak dapat melihat jumlah pemasukan tiap bulannya. Selain itu, fitur pencatatan UMKM juga langsung menyediakan penghitungan pajak penghasilan sebesar 0,5% terhadap omzet atau pemasukan yang dicatat. Pembuatan kode billing juga bisa langsung dilakukan.

Data pelaporan dan pembayaran pajak juga akan diolah menjadi data yang siap saji dan membantu wajib pajak dalam menyusun SPT Tahunan. Selain itu, data tersebut akan tersaji secara otomatis pada DJP Online atau aplikasi M-Pajak. Simak ‘Update M-Pajak! Ada Fitur Pencatatan untuk WP UMKM’.

Untuk wajib pajak orang pribadi UMKM yang menggunakan rezim PPh final PP 23/2018, lanjut DJP, dapat langsung menyetorkan pajak sebesar 0,5% terhadap omzet. Penyetoran pajak itu dilakukan atas omzet yang telah melewati ambang batas Rp500 juta.

Sesuai dengan perubahan UU PPh melalui UU HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu – yang diatur dalam PP 23/2018 – tidak dikenai PPh atas bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak. Simak pula ‘Omzet Rp500 Juta Tidak Kena Pajak, Perseroan Perorangan Tak Bisa Pakai’.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan adanya fitur pencatatan pada M-Pajak untuk memudahkan wajib pajak UMKM. Fitur ini akan dikembangkan dengan memasukkan ketentuan omzet tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.

“Saat ini masih dilakukan pengembangan agar kalkulator [pada M-Pajak] dapat memperhitungkan threshold tersebut dengan tetap mempertimbangkan data konkret yang wajib pajak laporkan," kata Neilmaldrin. (kaw)