BERITA TERKINI
NEW DELHI, DDTCNews – Otoritas pajak India resmi mengirim tagihan pajak bagi transaksi menggunakan mata uang virtual, Bitcoin. Hal ini merupakan kelanjutan dari operasi skala nasional yang dilakukan untuk mendata transaksi yang menggunakan Bitcoin seantero negeri.
Lembaga dengan nama resmi Income Tax Department (ITD) itu mengidentifikasi potensi pajak berkisar diangka US$7.500 atau Rp101 juta. Setidaknya ada 20 individu dan entitas yang terdata dalam operasi nasional pekan lalu dan mereka aktif dalam transaksi dan investasi menggunakan Bitcoin.
“Orang dan entitas yang tercatat di departemen saat ini sedang diselidiki dengan tuduhan penghindaran pajak. Surat pemberitahuan telah dikeluarkan dan mereka harus membayar pajak PPN atas investasi dan perdagangan Bitcoin,” kata seorang pejabat senior ITD, Senin (18/12).
Selanjutnya, otoritas pajak akan melakukan tindak lanjut bagi individu atau entitas yang mendapat surat tagihan pajak yang pertama ini. Langkah itu ialah mencari rincian laporan keuangan yang relevan dengan rekam jejak transaksi menggunakan Bitcoin dan kemudian menetapkan besaran pajak yang harus dibayar secara spesifik.
Seperti dilansir economictimes.indiatimes.com, surat tagihan pajak ini merupakan tindak lanjut dari survei yang dilakukan pekan lalu. Selanjutnya, dengan terkumpulnya data dari seluruh penjuru negeri maka akan dilakukan penyelidikan yang lebih terperinci ke depannya.
“Hingga kini Bitcoin atau mata uang virtual adalah ilegal dan belum ada aturan khusus terkait bitcoin di negara ini, departemen penerimaan pajak telah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini,” tambahnya.
Seperti yang diketahui, operasi lintas lembaga dilakukan secara nasional untuk mendata transaksi menggunakan mata uang virtual. Operasi itu sendiri dilakukan dengan kunjungan mendadak ke lokasi di mana mata uang virtual banyak diperjualbelikan.
Hal ini merupakan jawaban atas euforia Bitcoin yang tengah melanda India. Bank sentral telah mengeluaran peringatan bagi pengguna, pemilik dan pedagang mata uang virtual terkait besarnya risiko yang ditanggung oleh mereka. Selain itu, penggunaan mata uang virtual ini tidak diakui dalam sistem keuangan India. (Amu)
