Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Belanja APBD 2017 Dikurangi

A+
A-
0
A+
A-
0
Belanja APBD 2017 Dikurangi

SENGGARANG, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2017 akan menyusut. Dari target Rp900 miliar, realisasinya diperkirakan akan berada di bawah standar yang telah ditetapkan.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan berkurangnya besaran APBD 2017 merupakan imbas defisit anggaran selama 2 tahun terakhir. Selain itu. juga diperburuk dengan ketidakjelasan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak non migas yang seharusnya dibayarkan oleh Pemprov Kepri.

“Berapa persentase jumlah pengurangannya akan tergantung bagaimana kebijakan pusat terkait DBH migas yang akan diberikan nantinya,” ujarnya di Tanjungpinang, pekan ini.

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Daerah, 14 Inovasi Sudah Diterapkan di Kota Ini

Di tempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanjungpinang Hamalis mengatakan pihaknya tidak berani menargetkan APBD lebih besar tahun depan mengingat kondisi keuangan negara saat ini.

“Agustus nanti kita akan dibahas APBD Perubahan 2016 dan juga APBD murni 2017. Untuk APBD 2017, kami terpaksa melakukan pemangkasan dan pending anggaran. Belanja yang di-pending nantinya akan dilanjutkan kembali jika DBH non migas dari Pemprov Kepri dibayarkan,” katanya.

Pada bagian lain, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan yang ditunda pelaksanaannya bukan merupakan kegiatan pokok. Meskipun defisit, seperti dikutip batampos.co.id, realisasi APBD 2016 sampai Juli 2016 sudah mencapai 70% - 80%. (Bsi)

Baca Juga: Ini 6 Permasalahan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah

Topik : apbd 2017, tanjungpinang, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 07:01 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Kamis, 30 Juli 2020 | 15:53 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Kamis, 30 Juli 2020 | 15:35 WIB
KOTA BANJARMASIN
Kamis, 30 Juli 2020 | 13:55 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK