Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Belanja APBD 2017 Dikurangi

0
0

SENGGARANG, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2017 akan menyusut. Dari target Rp900 miliar, realisasinya diperkirakan akan berada di bawah standar yang telah ditetapkan.

Wakil Wali Kota  Tanjungpinang Syahrul mengatakan berkurangnya besaran APBD 2017 merupakan imbas defisit anggaran selama 2 tahun terakhir. Selain itu. juga diperburuk dengan ketidakjelasan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak non migas yang seharusnya dibayarkan oleh Pemprov Kepri.

“Berapa persentase jumlah pengurangannya akan tergantung bagaimana kebijakan pusat terkait DBH migas yang akan diberikan nantinya,” ujarnya di Tanjungpinang, pekan ini.

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Di tempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanjungpinang Hamalis mengatakan pihaknya tidak berani menargetkan APBD lebih besar tahun depan mengingat kondisi keuangan negara saat ini.

“Agustus nanti kita akan dibahas APBD Perubahan 2016 dan juga APBD murni 2017. Untuk APBD 2017, kami terpaksa melakukan pemangkasan dan pending anggaran. Belanja yang di-pending nantinya akan dilanjutkan kembali jika DBH non migas dari Pemprov Kepri dibayarkan,” katanya.

Pada bagian lain, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan yang ditunda pelaksanaannya bukan merupakan kegiatan pokok. Meskipun defisit, seperti dikutip batampos.co.id, realisasi APBD 2016 sampai Juli 2016 sudah mencapai 70% - 80%. (Bsi)

Baca Juga: Dipatok Turun, Pemkab Optimistis Capai Target PAD

“Berapa persentase jumlah pengurangannya akan tergantung bagaimana kebijakan pusat terkait DBH migas yang akan diberikan nantinya,” ujarnya di Tanjungpinang, pekan ini.

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Di tempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanjungpinang Hamalis mengatakan pihaknya tidak berani menargetkan APBD lebih besar tahun depan mengingat kondisi keuangan negara saat ini.

“Agustus nanti kita akan dibahas APBD Perubahan 2016 dan juga APBD murni 2017. Untuk APBD 2017, kami terpaksa melakukan pemangkasan dan pending anggaran. Belanja yang di-pending nantinya akan dilanjutkan kembali jika DBH non migas dari Pemprov Kepri dibayarkan,” katanya.

Pada bagian lain, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan yang ditunda pelaksanaannya bukan merupakan kegiatan pokok. Meskipun defisit, seperti dikutip batampos.co.id, realisasi APBD 2016 sampai Juli 2016 sudah mencapai 70% - 80%. (Bsi)

Baca Juga: Dipatok Turun, Pemkab Optimistis Capai Target PAD
Topik : apbd 2017, tanjungpinang, pajak daerah
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH