Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Begini Tujuan Pemerintah Godok Aturan Pajak Migas

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Tujuan Pemerintah Godok Aturan Pajak Migas

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah membahas rumusan kebijakan perpajakan atas skema Production Sharing Contract (PSC) Gross Split. Hal ini untuk mendorong pengembangan industri hulu minyak bumi dan gas (Migas), memberikan kepastian bisnis investor dan penyederhanaan administrasi perpajakan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan aturan tersebut rencananya akan dirangkum dalam Peraturan Presiden (Perpres) baru dengan mengadopsi sebagian kebijakan dari peraturan sebelumnya, khususnya terkait pemberian insentif pada eksplorasi maupun eksploitasi.

“Dalam peraturan baru itu rencananya kami ingin memberikan fasilitas perpajakan. Kami akan adopsi dari beberapa kebijakan dari peraturan sebelumnya karena ada peraturan yang cocok dengan gross split. Kalau industri sudah senang, kami harap bisnis mereka bisa berkelanjutan,” ujarnya di Hotel JW Mariott Jakarta, Selasa (26/9).

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Rencana perancangan peraturan baru itu pun atas arahan dari Presiden RI Joko Widodo yang ingin menghentikan penjualan Sumber Daya Alam (SDA) kepada investor asing. Ke depannya, SDA akan diolah dan dimanfaatkan untuk masyarakat dalam negeri.

Jokowi pun mengajak untuk mengubah paradigma mineral dan batubara (Minerba) sebagai komoditas, tapi menjadi Minerba yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional lebih tinggi.

Kemudian, pemerintah pun ingin meratakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan yang masih terjadi. Kesejahteraan masyarakat pun menjadi tujuan pemerataan BBM satu harga tersebut.

Baca Juga: Pacu Ekonomi, Industri Fintech Minta Kebijakan Pajak Lebih Liberal

Mardiasmo mengakui pemerintah telah mengelola SDA yang melimpah selama 72 tahun, tapi hingga saat ini kesejahteraan masyarakat belum merata. Menurutnya SDA harus dioptimalkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

“Salah satu tujuan dari kebijakan BBM satu harga yaitu guna menyambungkan Indonesia di seluruh wilayah serta membangun dari pinggiran, sehingga betul-betul menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil,” paparnya.

Baca Juga: Warga DKI Bakal Bisa Cicil PBB, Tinggal Tunggu Persetujuan Anies
Topik : kebijakan pajak, pajak migas, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 15:00 WIB
PENANGAN COVID-19

Pemerintah Jamin Vaksin Booster Bebas Pajak dan Gratis

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:51 WIB
PMK 226/2021

Insentif Pajak Penanganan Covid-19 Diperpanjang, Ini Penjelasan DJP

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Insentif Pajak Penanganan Covid-19 yang Tak Dilanjutkan Tahun Ini

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Bak 2 Sisi Mata Pisau, Thailand Khawatir Efek Negatif Konsensus Global

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny