AUDIT BELANJA COVID-19

Begini Temuan Awal BPK Soal Belanja Covid-19 dan PEN

Redaksi DDTCNews | Minggu, 30 Mei 2021 | 07:01 WIB
Begini Temuan Awal BPK Soal Belanja Covid-19 dan PEN

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono. BPK menyebutkan adanya beberapa temuan hasil audit terhadap belanja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). (Foto: Youtube BPK)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya beberapa temuan hasil audit terhadap belanja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan audit universe terhadap belanja PC-PEN pemerintah menemukan kegiatan belanja pemerintah yang belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh. Selanjutnya, realisasi anggaran belum sepenuhnya disalurkan sesuai pagu anggaran.

"Realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan," katanya di Jakarta, seperti dikutip laman resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kamis (27/5/2021).

Baca Juga:
Kemenkeu Serahkan LKPP 2023, BPK Ingatkan Ini kepada Pemerintah

Agus menjelaskan temuan lain terkait dengan tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan program PC-PEN. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya efektif. Karena itu, pengawasan internal yang dilakukan APIP perlu bergerak lebih agile, adaptif dan antisipatif mengawal realisasi belanja penanganan pandemi.

"Diharapkan peran oversight menuju insight dan foresight, sebagai early warning system. Kemudian melakukan probity audit, trusted advisor dalam tata kelola, risiko dan pengendalian, dan kompetensi SDM dengan mengikuti perubahan yang terjadi," ungkap Agus.

Baca Juga:
Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Selain itu, kerja sama antara BPK dan BPKP diharapkan makin meningkat dalam proses bisnis pengawasan realisasi belanja. Pola sinergi tersebut tidak hanya dengan bertukar data dan informasi, tapi juga mencakup peningkatan kapasitas SDM di masing-masing lembaga.

"Sinergi dan koordinasi APIP dan BPK, sharing data informasi termasuk laporan APIP, perencanaan area pengawasan, dan pengendalian SDM APIP juga harus dilakukan," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 31 Maret 2024 | 14:00 WIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Kemenkeu Serahkan LKPP 2023, BPK Ingatkan Ini kepada Pemerintah

Kamis, 21 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Senin, 11 Desember 2023 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Minggu, 10 Desember 2023 | 18:15 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Sebut Data Pemicu di Approweb DJP Tidak Sepenuhnya Valid

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya