Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Begini Cara Pemkot Bogor Meningkatkan Penerimaan Daerah dengan UU HKPD

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Cara Pemkot Bogor Meningkatkan Penerimaan Daerah dengan UU HKPD

Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana dalam webinar Outlook Pajak Daerah Pasca-UU HKPD, Rabu (30/3/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor memperkirakan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan menghasilkan tambahan penerimaan daerah bagi Pemkot Bogor.

Meski jumlah jenis retribusi dikurangi dan terdapat penurunan tarif pajak parkir, beberapa klausul lain seperti adanya opsen dan kenaikan tarif maksimal PBB akan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kota Bogor.

"Kalau dari sisi Kota Bogor hampir balance, bahkan bisa lebih besar pertambahan pendapatannya dibandingkan dengan potential loss-nya," kata Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana dalam webinar Outlook Pajak Daerah Pasca-UU HKPD, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga: Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak

Seperti diketahui, jenis retribusi yang dapat dipungut pemda diturunkan dari 32 jenis retribusi menjadi tinggal 18 jenis retribusi. Untuk pemkot, diperkirakan terdapat potential loss sejumlah Rp2 miliar akibat kebijakan pengurangan jenis retribusi ini.

Pemkot juga kehilangan penerimaan pajak daerah seiring dengan diturunkannya tarif maksimal pajak parkir dari 30% menjadi tinggal 10%. Nilai potential loss dari penurunan tarif tersebut diperkirakan mencapai Rp5 miliar.

Meski demikian, penurunan tarif tersebut tak akan berdampak signifikan bagi Kota Bogor mengingat kontribusi pajak parkir tidak lebih dari 5% terhadap penerimaan.

Baca Juga: KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Dengan UU HKPD, pemkot justru memiliki potensi mengerek penerimaan daerah di antaranya dengan menaikkan tarif PBB. Saat ini, tarif maksimal PBB di Kota Bogor masih sebesar 0,25%. Namun, pada UU HKPD tarif PBB ditetapkan maksimal 0,5%.

"Jadi kami masih ada slot untuk meningkat sampai 0,5% dan ini bisa meningkatkan pendapatan," ujar Deni.

Selain PBB, pemkot juga mendapatkan sumber penerimaan baru, yaitu dari opsen pajak kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta mendapatkan basis pajak baru, yaitu PBJT atas valet dan rekreasi.

Baca Juga: PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

"Kami masih menantikan aturan turunannya. Dari aturan turunan, kami akan tetapkan menjadi perda sebagai dasar untuk memungut kepada wajib pajak sebagaimana diatur dalam UU HKPD tersebut," tuturnya. (rig)

Topik : webinar pajak daerah, pajak, pajak daerah, UU HKPD, PBB, opsen, pemkot bogor, DDTC, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pinjaman World Bank Bakal Dipakai untuk Optimalisasi Pajak Orang Kaya

Selasa, 28 Juni 2022 | 15:30 WIB
KP2KP SANANA

Pantau Proses Bisnis WP, Pegawai Pajak Koordinasikan Ini dengan Pemda

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Kejelasan Soal Waktu Implementasi Pajak Karbon

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tatap Muka dengan Nasabah Prioritas, KPP Jelaskan Sederet Manfaat PPS

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar