Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Barang Ekspor Asal AS Bakal Kena Bea Masuk Tambahan Rp58,8 T, Ada Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Barang Ekspor Asal AS Bakal Kena Bea Masuk Tambahan Rp58,8 T, Ada Apa?

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa mendapatkan lampu hijau dari World Trade Organization (WTO) untuk mengenakan bea masuk tambahan untuk ekspor komoditas Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk balasan atau retaliasi.

Izin tersebut berlaku untuk tambahan bea masuk senilai US$4 miliar atau setara dengan Rp58,8 triliun atas komoditas ekspor AS ke pasar Uni Eropa. Keputusan tersebut bagian dari kasus sengketa subsidi negara (state aid) yang melibatkan dua produsen pesawat Boeing dan Airbus.

"Kedua belah pihak telah terlibat dalam sengketa dagang selama 16 tahun mengenai bantuan untuk industri pesawat," tulis laporan new europe, dikutip Kamis (15/10/2020).

Baca Juga: Mulai Tahun Depan, Netflix Janji Bayar PPh Badan dengan Benar

Tahun lalu, Pemerintah AS menerapkan bea masuk tambahan atas ekspor komoditas Uni Eropa senilai US$7,5 miliar lantaran Benua Biru dianggap memberikan subsidi untuk Airbus yang memiliki fasilitas produksi di Inggris, Prancis, Jerman dan Spanyol.

Aksi AS tersebut membuat Uni Eropa melanjutkan perkara ke WTO. Hasilnya, tidak hanya Uni Eropa yang terbukti memberikan subsidi, Pemerintah AS juga ternyata melakukan hal yang sama untuk Boeing melalui kebijakan fiskal negara bagian.

Alhasil, izin menerapkan bea masuk balasan diberikan WTO kepada Uni Eropa meski nilai tarif tidak setinggi yang dilakukan oleh AS tahun lalu. Proses penyelesaian sengketa lantas dilanjutkan oleh dua produsen pesawat terbang.

Baca Juga: Khawatir Investor Lari, Menteri Keuangan Tolak Usulan Windfall Tax

Negara Bagian Washington telah mencabut fasilitas keringanan pajak yang menguntungkan Boeing. Sementara itu, Airbus telah mengumumkan akan meningkatkan nilai pembayaran utang yang diberikan oleh Pemerintah Prancis dan Spanyol sebagai upaya menyelesaikan masalah subsidi negara tersebut.

"Masih ada potensi silang pendapat dalam penyelesaian sengketa. Uni Eropa menilai masih ada potensi untuk menerapkan bea masuk tambahan sekitar US$4,2 miliar dari sisa kasus sebelumnya. Tapi Pemerintah AS menilai opsi tersebut tidak berlaku surut karena UU yang disengketakan oleh Uni Eropa telah dicabut pada 2006," sebut laporan new europe. (rig)

Baca Juga: Imbas Brexit, Pajak Mobil dan Motor Klasik Melonjak
Topik : belgia, uni eropa, WTO, tarif bea masuk, perang dagang, retaliasi, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 20 November 2020 | 13:30 WIB
INGGRIS
Jum'at, 20 November 2020 | 13:12 WIB
INDIA
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 18:20 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 18:09 WIB
PROVINSI BALI
Senin, 30 November 2020 | 17:48 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 17:33 WIB
ROKOK ILEGAL
Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Senin, 30 November 2020 | 17:18 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 November 2020 | 16:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK