Berita
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Bagaimana Penentuan Status Wajib Pajak Besar Badan di Berbagai Negara?

A+
A-
2
A+
A-
2
Bagaimana Penentuan Status Wajib Pajak Besar Badan di Berbagai Negara?

WAJIB pajak besar (large taxpayers) berbentuk badan terdiri atas perusahaan-perusahaan yang berkontribusi signifikan bagi penerimaan pajak. Umumnya, perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam sektor-sektor ekonomi strategis yang berpengaruh besar dalam perekonomian serta memberikan dampak yang cukup luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar menyumbang lebih dari 30% dari total penerimaan pajak pada 2017 dan 2018. Namun, besarnya kontribusi dari wajib pajak besar tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan yang sangatlah berisiko terutama di masa pandemi karena gejolak ekonomi yang tinggi.

International Monetary Fund (IMF) bersama dengan Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Asian Development Bank (ADB) membangun sebuah kerangka survei yang dinamakan International Survey on Revenue Administration (ISORA).

Baca Juga: Survei Pengusaha Soal Bantuan Pemerintah Australia pada Masa Pandemi

Survei ISORA merangkum apa saja kriteria utama yang dijadikan acuan oleh berbagai otoritas pajak di berbagai negara dalam menentukan status wajib pajak besar berbentuk badan seperti nilai penjualan, sektor ekonomi, pajak yang dibayarkan, nilai aset, jumlah karyawan, serta laba. Sebagai informasi, responden survei tersebut adalah para otoritas pajak yang berwenang di masing-masing negara yang bersangkutan.


Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas otoritas pajak yang merespons survei tersebut menggunakan nilai penjualan dan sektor ekonomi strategis tempat perusahaan tersebut berada. Hasil survei ini tentunya sejalan dengan kontribusi yang signifikan dari wajib pajak besar terhadap perekonomian suatu negara.

Baca Juga: Ini Jasa Konsultan Pajak yang Dibutuhkan Banyak Perusahaan di Amerika

Lebih lanjut, jumlah pajak yang dibayarkan juga sejatinya mencerminkan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang dimiliki oleh rata-rata wajib pajak besar berbentuk badan. Hal tersebut juga berkaitan dengan kriteria lainnya, yaitu laba. Semakin besar laba suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

Yang menarik dari survei tersebut, beberapa negara seperti di Belanda, Kanada, dan Kosta Rika melihat juga entitas yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak besar tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan banyaknya anak perusahaan ataupun perusahaan baru hasil spin-off yang masih merupakan bagian dari suatu entitas besar. Hal ini dapat meminimalisasi potensi penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan besar.

Pada kesimpulannya, beberapa kriteria yang terdapat dalam survei tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Namun, otoritas pajak di masing-masing negara memiliki perspektif tersendiri dalam menentukan kriteria-kriteria mana saja yang sekiranya dapat menentukan segmentasi wajib pajak mereka.*

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Merelaksasi Ketentuan Soal Dokumen Perpajakan

Topik : narasi data, administrasi pajak, wajib pajak besar, wp badan, LTO
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 03 September 2020 | 13:54 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 01 September 2020 | 16:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 30 Agustus 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Kamis, 27 Agustus 2020 | 16:46 WIB
SISTEM PERPAJAKAN
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG
Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021