Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Bagaimana Penentuan Status Wajib Pajak Besar Badan di Berbagai Negara?

A+
A-
2
A+
A-
2
Bagaimana Penentuan Status Wajib Pajak Besar Badan di Berbagai Negara?

WAJIB pajak besar (large taxpayers) berbentuk badan terdiri atas perusahaan-perusahaan yang berkontribusi signifikan bagi penerimaan pajak. Umumnya, perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam sektor-sektor ekonomi strategis yang berpengaruh besar dalam perekonomian serta memberikan dampak yang cukup luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar menyumbang lebih dari 30% dari total penerimaan pajak pada 2017 dan 2018. Namun, besarnya kontribusi dari wajib pajak besar tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan yang sangatlah berisiko terutama di masa pandemi karena gejolak ekonomi yang tinggi.

International Monetary Fund (IMF) bersama dengan Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Asian Development Bank (ADB) membangun sebuah kerangka survei yang dinamakan International Survey on Revenue Administration (ISORA).

Baca Juga: Jika Pemanfaatan Insentif Pajak Terlalu Rumit, Masihkah WP Berminat?

Survei ISORA merangkum apa saja kriteria utama yang dijadikan acuan oleh berbagai otoritas pajak di berbagai negara dalam menentukan status wajib pajak besar berbentuk badan seperti nilai penjualan, sektor ekonomi, pajak yang dibayarkan, nilai aset, jumlah karyawan, serta laba. Sebagai informasi, responden survei tersebut adalah para otoritas pajak yang berwenang di masing-masing negara yang bersangkutan.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas otoritas pajak yang merespons survei tersebut menggunakan nilai penjualan dan sektor ekonomi strategis tempat perusahaan tersebut berada. Hasil survei ini tentunya sejalan dengan kontribusi yang signifikan dari wajib pajak besar terhadap perekonomian suatu negara.

Baca Juga: Menjamin Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak yang Adil bagi UMKM

Lebih lanjut, jumlah pajak yang dibayarkan juga sejatinya mencerminkan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang dimiliki oleh rata-rata wajib pajak besar berbentuk badan. Hal tersebut juga berkaitan dengan kriteria lainnya, yaitu laba. Semakin besar laba suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

Yang menarik dari survei tersebut, beberapa negara seperti di Belanda, Kanada, dan Kosta Rika melihat juga entitas yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak besar tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan banyaknya anak perusahaan ataupun perusahaan baru hasil spin-off yang masih merupakan bagian dari suatu entitas besar. Hal ini dapat meminimalisasi potensi penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan besar.

Pada kesimpulannya, beberapa kriteria yang terdapat dalam survei tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Namun, otoritas pajak di masing-masing negara memiliki perspektif tersendiri dalam menentukan kriteria-kriteria mana saja yang sekiranya dapat menentukan segmentasi wajib pajak mereka.*

Baca Juga: Bagaimana Kemudahan Pembayaran Pajak di Asean?
Topik : narasi data, administrasi pajak, wajib pajak besar, wp badan, LTO
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 23 April 2020 | 14:45 WIB
STATISTIK PENANGANAN KEJAHATAN PAJAK
Rabu, 22 April 2020 | 17:45 WIB
ANALISIS OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
Selasa, 21 April 2020 | 15:30 WIB
STATISTIK PAJAK LINGKUNGAN
Senin, 20 April 2020 | 15:25 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 01 Juni 2020 | 14:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 12:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 01 Juni 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:41 WIB
HARI PANCASILA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:33 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK