STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK

Bagaimana Otoritas Pajak di Asia dan Eropa Melihat Kepuasan WP?

Redaksi DDTCNews | Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
Bagaimana Otoritas Pajak di Asia dan Eropa Melihat Kepuasan WP?

KEPUASAN wajib pajak (WP) terhadap sistem administrasi pajak merupakan salah satu poin penting yang dapat menentukan kepatuhan dan pada akhirnya berujung pada penerimaan pajak.

Kompleksitas serta lambatnya pengurusan administrasi pajak dapat menurunkan inisiatif WP dalam menyediakan informasi yang diperlukan otoritas pajak, atau bahkan inisiatif dalam membayar pajak itu sendiri (Kirchler, et al, 2008).

International Monetary Fund (IMF) bersama dengan Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Asian Development Bank (ADB) membangun sebuah kerangka survei yang dinamakan International Survey on Revenue Administration (ISORA).

Survei ISORA merangkum apakah kepuasan WP telah menjadi perhatian otoritas pajak di masing-masing negara yang menjadi responden survei. Hasil dalam survei tersebut berbentuk binary (ya atau tidak), yaitu apakah terdapat survei kepuasan WP (orang pribadi dan badan) yang dilakukan oleh otoritas pajak negara yang bersangkutan. Survei tersebut juga mendata apakah hasil survei internal tersebut dipublikasikan atau tidak.


Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas dari otoritas pajak di berbagai negara telah memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan administrasi pajak mereka. Selain itu, beberapa juga telah menunjukkan transparansi ke publik tentang bagaimana sistem pajak mereka di mata masyarakat, khususnya WP.

Dari survei ini diketahui bahwa negara-negara yang tidak melakukan survei internal antara lain India, Belgia, Bulgaria, Islandia, Israel, Luksemburg, Rumania, dan Slovakia. Masing-masing negara tersebut tentunya memiliki alasan tersendiri untuk tidak melakukan survei kepuasan WP.

Hal tersebut dapat menyiratkan dua hal, yaitu otoritas pajak setempat tidak memfokuskan pada pelayanan administrasi pajak mereka atau mereka sudah meyakini bahwa sistem administrasi pajak mereka telah dijalankan dengan sangat baik.

Di sisi lain, sebanyak 44% negara-negara di Asia dan 52% di Eropa yang menjadi responden secara transparan memaparkan hasil survei internal mereka ke publik. Kecenderungan perilaku transparansi ini tentunya merupakan hal yang sangat positif karena kemungkinan besar hasil survei tersebut sudah cukup memuaskan sehingga dapat disampaikan ke masyarakat. Namun, hal ini tentunya dengan catatan bahwa hasil survei yang dipublikasikan sesuai dengan hasil survei internal yang dimiliki oleh otoritas pajak. *

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

Senin, 18 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?

Senin, 18 Maret 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Simpanan Emas Bertambah, Isi SPT Perlu Tambah Baris Harta yang Baru

Senin, 18 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Submit SPT Tahunan Gagal karena Token Tidak Valid, DJP Sarankan Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:33 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Penyediaan Jaringan Listrik dan Air

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sebabkan Inflasi, Mendagri Minta Maskapai Turunkan Harga Tiket Pesawat

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:30 WIB KOTA YOGYAKARTA

Ringankan Beban WP, Pemkot Jogja Beri Pemutihan Denda dan Diskon PBB