Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Awasi Wajib Pajak, Pemerintah Pasang Tapping Box

A+
A-
0
A+
A-
0

Ilustrasi.

MATARAM, DDTCNews – Banyak pengusaha kena pajak (PKP) di sektor katering yang diduga menunggak pajak daerah. Beberapa oknum pejabat di Pemerintah Kota (pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat juga termasuk di dalam kelompok yang menunggak pajak tersebut.

Para penunggak pajak menghilangkan jejak dengan mengubah nama usaha katering miliknya. Modus ini dijalankan agar petugas penagih pajak menganggap usaha katering mereka bangkrut. Padahal, ushanya tetap berjalan dan menerima pesanan baik dari perorangan maupun pemerintahan.

“Pejabat pemkot pemilik katering menunggak pajak sampai Rp200 juta, jumlah tersebut diakumulasi dari tagihan pajak sejak 2017. Namun, sekarang nama kateringnya sudah ganti supaya petugas pajak tidak datang untuk nagih pajak,” kata salah satu sumber pada Minggu (11/8/2019).

Baca Juga: Wamenkeu: Daerah Juga Bisa Berikan Insentif Fiskal

Menanggapi adanya pejabat yang menunggak pajak daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram M. Syakirin Hukmi mengaku tidak hafal betul siapa saja yang menunggak pajak hotel, restoran, maupun tempat hiburan. Jika tahu, pemerintah juga tidak berhak menyampaikannya ke publik.

Pada tahun ini pajak restoran ditargetkan mencapai Rp27 miliar. Syakirin menegaskan Pemkot Mataram bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bank daerah memasangkan alat tapping box ke wajib pajak.

Seperti diansir suarantb.com, tapping box akan terkoneksi langsung dengan sistem pelaporan pendapatan pengusaha baik hotel, restoran, dan tempat hiburan. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan oleh konsumen terdeteksi dan diawasi langsung oleh pemerintah.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Dengan alat ini, pemerintah akan lebih mudah mengetahui sudah benar atau tidaknya pengusaha membayarkan pajak sesuai pendapatannya. Di samping itu, pengusaha terbantu dari sisi rekapan pendapatan mereka. Pemasangan alat ini sebagai bagian mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. (MG-dnl/kaw)

“Pejabat pemkot pemilik katering menunggak pajak sampai Rp200 juta, jumlah tersebut diakumulasi dari tagihan pajak sejak 2017. Namun, sekarang nama kateringnya sudah ganti supaya petugas pajak tidak datang untuk nagih pajak,” kata salah satu sumber pada Minggu (11/8/2019).

Baca Juga: Wamenkeu: Daerah Juga Bisa Berikan Insentif Fiskal

Menanggapi adanya pejabat yang menunggak pajak daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram M. Syakirin Hukmi mengaku tidak hafal betul siapa saja yang menunggak pajak hotel, restoran, maupun tempat hiburan. Jika tahu, pemerintah juga tidak berhak menyampaikannya ke publik.

Pada tahun ini pajak restoran ditargetkan mencapai Rp27 miliar. Syakirin menegaskan Pemkot Mataram bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bank daerah memasangkan alat tapping box ke wajib pajak.

Seperti diansir suarantb.com, tapping box akan terkoneksi langsung dengan sistem pelaporan pendapatan pengusaha baik hotel, restoran, dan tempat hiburan. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan oleh konsumen terdeteksi dan diawasi langsung oleh pemerintah.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Dengan alat ini, pemerintah akan lebih mudah mengetahui sudah benar atau tidaknya pengusaha membayarkan pajak sesuai pendapatannya. Di samping itu, pengusaha terbantu dari sisi rekapan pendapatan mereka. Pemasangan alat ini sebagai bagian mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. (MG-dnl/kaw)

Topik : pajak daerah, tapping box, Kota Mataram
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU