Awasi Kepatuhan, SIN Bisa Jadi CCTV Keuangan Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Single identity number (SIN) diperlukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Apalagi, dengan sistem self-assessment, wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengatakan UU KUP telah memberikan kebebasan yang luas bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, diperlukan kehadiran SIN sebagai alat untuk memantau kepatuhan kepada wajib pajak.

“SIN pajak ini sama dengan CCTV keuangan wajib pajak. Diperlukan SIN untuk menguji apakah NPWP itu sudah mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sumbernya,” ujar Hadi Poernomo dalam sebuah webinar, Jumat (28/5/2021).

Pasalnya, dengan SIN pajak, setiap instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, asosiasi, dan pihak-pihak lain (ILAP) wajib untuk saling membuka dan menyambungkan sistemnya ke pajak, baik rahasia/nonrahasia maupun finansial/nonfinansial.

Sesuai dengan amanat dalam UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi dari manapun sumbernya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Semua penghasilan tersebut adalah objek pajak dan terutang pajak.

Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang dapat menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan dan menghitung pajak terutang. Masalahnya, menurut Hadi, Indonesia masih belum memiliki alat untuk menguji kepatuhan wajib pajak secara holistik.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, SIN dapat dimanfaatkan Ditjen Pajak (DJP) untuk memetakan sektor yang belum terdeteksi dalam sistem administrasi perpajakan dan menimbulkan tax gap.

Dengan SIN, lanjutnya, data wajib pajak dari berbagai sumber akan terkoneksi dengan sistem DJP sehingga setiap uang, baik dari sumber legal maupun ilegal dapat terekam secara utuh. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan penghasilan ke dalam SPT karena setiap penghasilan telah terpetakan melalui SIN.

Sebagai informasi, webinar bertajuk Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia ini diselenggarakan Universitas Pelita Harapan (UPH). Simak pula 'Gali Potensi Pajak, Sri Mulyani: DJP Olah Ratusan Jenis Data'. (kaw)