PETALING JAYA, DDTCNews - Asosiasi UMKM Malaysia meminta pemerintah menambah alokasi anggaran dalam APBN-P 2023 yang bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM di antaranya seperti dalam bentuk insentif pajak.

Presiden Asosiasi UMKM Malaysia Ding Hong Sing berharap pernyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadikan UMKM sebagai salah satu fokus utama dalam APBN-P 2023 dapat betul-betul dilaksanakan.

"Alokasi dan insentif yang lebih banyak pada APBN-P 2023 akan membantu UMKM tumbuh dan memacu perekonomian lokal," katanya, dikutip pada Jumat (20/1/2023).

Saat ini, lanjut Sing, UMKM memerlukan dukungan berskema insentif dan hibah. Misal, pada tahun lalu, pemerintah masih memberikan insentif pemotongan dan penundaan pembayaran pajak UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Terkait dengan hibah, ia mengusulkan UMKM diberikan bantuan sehingga dapat menghasilkan lebih banyak output sekaligus makin menuju otomatisasi dan digitalisasi.

"Jika perusahaan dapat diotomatisasi sepenuhnya, mereka dapat mencapai hasil yang lebih tinggi, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan ekonomi lokal," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite UMKM Malaysia Kadin China Koong Lin Loong menilai pemerintah memang perlu menambah alokasi anggaran dalam APBN-P 2023 untuk mendukung pelaku usaha kecil.

Saat ini, perbatasan internasional China telah dibuka kembali sehingga kehadiran wisatawan tersebut berpotensi menjadi investor sekaligus pasar bagi UMKM.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah khusus sehingga Malaysia bisa menjadi tujuan investasi pilihan bagi warga negara China.

"Untuk membantu UMKM, pemerintah harus mempertimbangkan peningkatan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan usaha," tuturnya seperti dilansir thestar.com.my. (rig)