BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - Asosiasi Hotel Thailand (The Thai Hotels Association/THA) mengajukan petisi kepada pemerintah agar memperpanjang periode insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) guna meringankan beban pelaku usaha.
Ketua THA Marisa Sukosol Nunbhakdi mengatakan perekonomian belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19 karena kunjungan wisatawan masih rendah. Dengan kondisi tersebut, pelaku usaha hotel akan kesulitan membayar PBB pada tahun ini.
"Pemerintah harus hati-hati melihat konteksnya karena pendapatan hotel masih jauh lebih rendah daripada nilai properti, terutama bagi mereka yang berada di lokasi utama," katanya, dikutip pada Rabu (27/4/2022).
Marisa menuturkan pengenaan PBB secara penuh akan memberatkan pelaku usaha hotel. Jika insentif pemotongan PBB tidak diperpanjang, ia khawatir banyak hotel yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerjanya.
THA mencatat angka kedatangan internasional pada 2021 anjlok 93%, sedangkan jumlah perjalanan domestik secara nasional turun 68%. Hal itu kemudian memengaruhi operator hotel secara langsung sehingga banyak yang tidak dapat bertahan menjalankan bisnisnya.
Marisa menilai kinerja usaha perhotelan tahun ini tidak akan lebih baik karena hotel menanggung biaya tambahan untuk tindakan perawatan kesehatan. Situasi itu diperburuk dengan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan wisatawan membatalkan pemesanan.
"Yang paling menderita adalah hotel-hotel kecil dan menengah. Beberapa pemilik hotel datang kepada kami untuk meminta bantuan karena mereka tidak memiliki arus kas yang cukup untuk membayar tagihan pajak sekitar 90.000 baht [sekitar Rp37,7 juta]," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Dewan Pariwisata Phangnga Pongsakorn Ketprapakorn menuturkan desakan perpajakan insentif PBB tidak hanya disampaikan melalui petisi. Menurutnya, 17 asosiasi pariwisata juga telah mengajukan surat secara terpisah untuk menyuarakan hal yang sama.
Dia menilai hotel telah menghadapi tantangan kritis karena biasanya dana untuk membayar pajak mencapai 16% dari total biaya operasional.
"Beban pajak mungkin memicu beberapa pemilik untuk menjual properti mereka kepada investor dari Hong Kong, Singapura dan Kanada yang mencari investasi jangka panjang dan memiliki uang tunai. untuk dibelanjakan," tuturnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)
