Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Asosiasi Hotel Ini Minta Insentif Pajak PBB Diperpanjang

A+
A-
0
A+
A-
0
Asosiasi Hotel Ini Minta Insentif Pajak PBB Diperpanjang

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Asosiasi Hotel Thailand (The Thai Hotels Association/THA) mengajukan petisi kepada pemerintah agar memperpanjang periode insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) guna meringankan beban pelaku usaha.

Ketua THA Marisa Sukosol Nunbhakdi mengatakan perekonomian belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19 karena kunjungan wisatawan masih rendah. Dengan kondisi tersebut, pelaku usaha hotel akan kesulitan membayar PBB pada tahun ini.

"Pemerintah harus hati-hati melihat konteksnya karena pendapatan hotel masih jauh lebih rendah daripada nilai properti, terutama bagi mereka yang berada di lokasi utama," katanya, dikutip pada Rabu (27/4/2022).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Marisa menuturkan pengenaan PBB secara penuh akan memberatkan pelaku usaha hotel. Jika insentif pemotongan PBB tidak diperpanjang, ia khawatir banyak hotel yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerjanya.

THA mencatat angka kedatangan internasional pada 2021 anjlok 93%, sedangkan jumlah perjalanan domestik secara nasional turun 68%. Hal itu kemudian memengaruhi operator hotel secara langsung sehingga banyak yang tidak dapat bertahan menjalankan bisnisnya.

Marisa menilai kinerja usaha perhotelan tahun ini tidak akan lebih baik karena hotel menanggung biaya tambahan untuk tindakan perawatan kesehatan. Situasi itu diperburuk dengan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan wisatawan membatalkan pemesanan.

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

"Yang paling menderita adalah hotel-hotel kecil dan menengah. Beberapa pemilik hotel datang kepada kami untuk meminta bantuan karena mereka tidak memiliki arus kas yang cukup untuk membayar tagihan pajak sekitar 90.000 baht [sekitar Rp37,7 juta]," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Dewan Pariwisata Phangnga Pongsakorn Ketprapakorn menuturkan desakan perpajakan insentif PBB tidak hanya disampaikan melalui petisi. Menurutnya, 17 asosiasi pariwisata juga telah mengajukan surat secara terpisah untuk menyuarakan hal yang sama.

Dia menilai hotel telah menghadapi tantangan kritis karena biasanya dana untuk membayar pajak mencapai 16% dari total biaya operasional.

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

"Beban pajak mungkin memicu beberapa pemilik untuk menjual properti mereka kepada investor dari Hong Kong, Singapura dan Kanada yang mencari investasi jangka panjang dan memiliki uang tunai. untuk dibelanjakan," tuturnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, PBB, pajak bumi dan bangunan, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE