KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp28,9 T, Sri Mulyani Sebut Situasinya Sudah Berbalik

Dian Kurniati | Selasa, 22 Februari 2022 | 19:11 WIB
APBN Surplus Rp28,9 T, Sri Mulyani Sebut Situasinya Sudah Berbalik

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja APBN hingga akhir Januari 2022 mengalami surplus Rp28,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka tersebut setara 0,16% terhadap produk domestik bruto. Menurutnya, surplus tersebut berbanding terbalik dengan periode yang sama 2021, ketika terjadi defisit Rp45,5 triliun atau 0,27% PDB.

"Ini adalah suatu situasi di mana APBN kita mengalami pembalikan yang sangat baik," katanya pada konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022).

Baca Juga:
Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Sri Mulyani mengatakan surplus APBN tersebut terjadi ketika pendapatan negara tercatat Rp156,0 triliun dan belanja negara Rp127,2 triliun.

Dia menjelaskan pendapatan negara yang senilai Rp156,0 triliun mengalami pertumbuhan 8,5% secara tahunan. Realisasi tersebut juga mencatatkan pertumbuhan 54,9% dari Januari 2021 yang senilai Rp100,7 triliun.

Pendapatan negara tersebut utamanya ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp134,0 triliun atau tumbuh 65,6%. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp109,1 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp24,9 triliun.

Baca Juga:
Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Adapun dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya Rp22,0 triliun atau tumbuh 11,4% dibanding dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut realisasi belanja pada Januari 2022 yang senilai Rp127,2 triliun setara dengan 4,7% dari pagu Rp2.714,1 triliun. Angka itu lebih kecil dari periode yang sama 2021 ketika belanja negara sudah mencapai Rp146,2 triliun.

"Kontraksinya 13%," ujarnya.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp72,2 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp54,9 triliun. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 13:17 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Dua PP Perpajakan Migas Jadi Cara untuk Genjot PNBP Migas

Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Senin, 25 Maret 2024 | 16:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 27 Persen, Setoran Pajak dari Sektor Tambang Hanya Rp 19 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi