Anggaran Subsidi BBM Tak Cukup, Pemerintah Pertimbangkan Semua Solusi

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mempertimbangkan seluruh opsi kebijakan untuk merespons bengkaknya kebutuhan anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi BBM.

Stafsus Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan kebijakan pemberian subsidi dan kompensasi BBM akan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian dan kemampuan masyarakat menengah ke bawah.

"Nanti Bapak Presiden akan memilih yang paling optimal, yang terbaik. Keputusan itu pasti diusahakan untuk tidak memberatkan kelompok masyarakat, apalagi kelompok masyarakat terbawah. Itu intinya," ujar Raden, Rabu (24/8/2022).

Sebagaimana yang sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya, terdapat 3 opsi kebijakan yang dapat diambil pemerintah guna mengatasi masalah tidak cukupnya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Ketiga opsi yang dimaksud adalah meningkatkan anggaran subsidi energi dan kompensasi dari Rp502 triliun menjadi Rp698 triliun, mengendalikan volume BBM bersubsidi, atau menaikkan harga BBM.

Raden mengatakan terdapat ruang bagi pemerintah untuk menghemat subsidi sembari tetap memberikan bantuan sosial (bansos). "Bisa diatur-atur, kan artinya kalau subsidi bisa dihemat ya bansos diberikan," ujar Raden.

Untuk diketahui, Sri Mulyani sebelumnya mengatakan subsidi energi dan kompensasi dengan pagu Rp502 triliun pada APBN 2022 tidak mencukupi untuk menahan harga BBM akibat tingginya harga minyak dan depresiasi nilai tukar.

Anggaran subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp502 triliun ditetapkan dengan asumsi volume BBM bersubsidi sebesar 23 juta kiloliter, harga minyak mentah US$100 per barel, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp14.450 per dolar AS.

Saat ini, harga minyak mentah tercatat masih terjaga di atas US$100 per barel dan nilai tukar rupiah sebesar Rp14.750 per barel. Kebutuhan BBM bersubsidi juga diperkirakan naik dari asumsi awal menjadi sebanyak 29 juta kiloliter. (sap)