PEREKONOMIAN INDONESIA

ADB Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,5%

Muhamad Wildan | Rabu, 22 September 2021 | 16:27 WIB
ADB Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,5%

Warga memilah sampah di sebuah lahan kosong di Jakarta, Rabu (22/9/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 3,5% pada 2021. Angka ini lebih rendah dari proyeksi ADB yang dirilis April lalu yakni 4,5% dan Juli, 4,1%. Sementara untuk kinerja 2022, ADB memprediksi ekonomi RI bisa tumbuh 4,8%.

Merujuk pada Asian Development Outlook 2021 - Update, ekspor dan belanja pemerintah akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan baru akan benar-benar pulih dan tumbuh hingga 5% pada tahun depan. Investasi juga diperkirakan akan membaik pada 2022 seiring dengan normalisasi perekonomian dan perkembangan iklim bisnis.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

"Perekonomian Indonesia tidak terkontraksi terlalu dalam pada 2020 berkat kebijakan fiskal pemerintah dan bansos. Pemulihan ekonomi berlanjut pada semester I/2021 berkat berlanjutnya kebijakan tersebut dan kinerja ekspor yang kuat," ujar Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga, Rabu (22/9/2021).

Pada semester I/2021, ADB mencatat perekonomian Indonesia mampu tumbuh hingga 3,1% berkat pelonggaran PPKM dan meningkatnya permintaan.

Sayangnya, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh secara terbatas pada semester I/2021 akibat masih tingginya ketidakpastian yang membayangi perekonomian. Laju pemulihan ekonomi Indonesia terpaksa tertahan pada Juli dan Agustus 2021 akibat pemberlakuan PPKM.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Berkat pemberlakuan PPKM, kasus pandemi Covid-19 berangsur-angsur mengalami penurunan. Hal ini dinilai akan mendukung pemulihan ekonomi pada sisa tahun 2021.

Mengingat iklim perdagangan global masih menghadapi banyak tantangan, pemerintah dianggap perlu meneruskan kebijakan-kebijakan pengendalian pandemi, pemulihan ekonomi, dan melanjutkan reformasi yang selama ini tertunda. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara