Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Webinar Soal Hak dan Kewajiban Perpajakan Diaspora, Tertarik?

A+
A-
9
A+
A-
9
Ada Webinar Soal Hak dan Kewajiban Perpajakan Diaspora, Tertarik?

JAKARTA, DDTCNews – Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bekerja sama dengan Indonesian Tax Centre in the United Kingdom (INTACT-UK) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London menggelar seminar perpajakan dan sosialisasi pengisian SPT Tahunan.

Kegiatan bertajuk Hak dan Kewajiban Perpajakan Diaspora ini akan diselenggarakan secara daring melalui Zoom (bit.ly/laporpajakdariUK) dan disiarkan lewat Youtube Channel KBRI London dan DDTC. Acara akan berlangsung pada Jumat, 19 Maret 2021 pukul 16.00—18.05 WIB/ 09.00—11.05 GMT.

Acara ini akan menghadirkan beberapa pembicara yang kompeten. Pertama, Duta Besar Besar Indonesia untuk Inggris Raya, Irlandia, dan International Maritime Organization (IMO) Desra Percaya. Desra akan memaparkan mengenai Demographic of WNI Diaspora serta Roles and Responsibilities of Foreign Ministry to Protect Indonesian Citizens and Overseas Indonesian Workers.

Baca Juga: Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Kedua, Dirjen Pajak Suryo Utomo. Dia akan membawakan materi Pemajakan Diaspora in A Glance beserta Data dan Fakta. Suryo juga akan memaparkan tentang penentuan konsep subjek pajak setelah terbitnya UU Cipta Kerja.

Ketiga, Managing Partner DDTC Darussalam. Dia akan memaparkan materi Pemajakan Wajib Pajak Diaspora di Luar Negeri, Sebuah Perspektif dan Benchmark.

Keempat, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana. Dia akan membawakan materi Dukungan dan Potensi Universitas dan Forum Akademisi untuk Meningkatkan Literasi Perpajakan.

Baca Juga: Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Ketua PPI UK Gatot Subroto dijadwalkan akan membuka acara ini dan akan banyak berbicara mengenai peran mahasiswa dalam INTACT-UK. Irene Santi Bukit, kandidat PhD Industrial Economics University of Nottingham, akan menjadi moderator.

Setidaknya ada 4 tujuan diadakannya kegiatan ini. Pertama, menekankan peranan penting WNI diaspora dan memberi pemahaman fungsi negara dalam memberikan perlindungan bagi WNI, termasuk WNI diaspora.

Kedua, menumbuhkan kesadaran kecintaan Tanah Air yang diikuti dengan pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WNI diaspora. Ketiga, memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek fundamental dan teknikal mengenai kewajiban pemajakan diaspora.

Baca Juga: Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Keempat, menekankan pentingnya forum akademisi untuk meningkatkan literasi perpajakan dan sebagai think tank dan agen perubahan sistem pemajakan di Indonesia. Dalam konteks ini, Intact-UK diinisiasi sebagai tax center pertama Indonesia di luar negeri yang beranggotakan para mahasiswa perpajakan dan diaspora peduli pajak.(kaw)

Topik : agenda pajak, agenda, PPI UK, INTACT-UK, KBRI London, diaspora, DJP, DDTC, SPT Tahunan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:34 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Panggilan Keluar Kring Pajak DJP Naik Tahun Lalu, Anda Juga Dihubungi?

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Hubungi Wajib Pajak dengan Kriteria Ini Lewat Telepon

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP