BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/8/2022). Sidang Kabinet Paripurna itu membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk penyaluran subsidi energi tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan anggaran subsidi energi hingga saat ini masih sesuai dengan yang disepakati DPR senilai Rp502,4 triliun. Apabila anggaran ditambah, pemerintah juga harus memperoleh persetujuan DPR lebih dulu.
"Dalam hal ini kita mengikuti apa yang sudah di-approve karena kita tidak bisa melakukan alokasi yang belum disetujui oleh DPR," katanya, Rabu (24/8/2022).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mengkalkulasi dampak kebijakan subsidi energi terhadap APBN. Di tengah kebutuhan belanja subsidi yang meningkat karena kenaikan harga dan konsumsi, penambahan anggaran subsidi tetap harus dilakukan secara hati-hati.
Dia menjelaskan perubahan anggaran subsidi harus memperoleh persetujuan dari DPR. Hal itu juga dilakukan ketika pemerintah menambah alokasi anggaran menjadi Rp502,4 triliun dan kemudian menuangkannya dalam Perpres 98/2022.
Sementara itu, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata menyebut pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR apabila perlu menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. Menurutnya, kebijakan soal anggaran subsidi energi juga turut dipengaruhi kinerja penerimaan negara.
Menurutnya, ruang penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi akan tersedia jika kinerja penerimaan negara terus menguat hingga akhir tahun.
"Apakah itu ada slotnya atau tidak, itu kita lihat perkembangan penerimaan negara. Kalau penerimaan negara kemudian bagus, naik terus, ya kita mungkin bisa saja mengambil lagi seperti Rp502 triliun tadi," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut anggaran subsidi energi dan kompensasi energi yang senilai Rp502,4 triliun tidak cukup untuk menahan harga akibat tingginya harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah. Dalam hitungannya, kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 dapat mencapai Rp700 triliun.
Pemerintah memperkirakan volume konsumsi Pertalite dan Solar akan melebihi kuota. Prognosis konsumsi Pertalite hingga akhir tahun akan mencapai 28 juta kiloliter atau melampaui kuota yang ditetapkan 23,05 juta kiloliter.
Sementara untuk Solar, diperkirakan konsumsinya mencapai 17,2 juta kiloliter, sedangkan kuotanya hanya sebesar 14,91 juta kiloliter. (sap)
