Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada 4 Strategi Pokok dalam Reformasi Perpajakan, Apa Saja?

A+
A-
2
A+
A-
2
Ada 4 Strategi Pokok dalam Reformasi Perpajakan, Apa Saja?

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Candra Fajri Ananda. (tangkapan layar)

MALANG, DDTCNews – Reformasi perpajakan perlu dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Candra Fajri Ananda, mengatakan reformasi perpajakan merupakan jurus pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil sehat, efektif, dan akuntabel.

"Reformasi perpajakan dilakukan tidak hanya secara administrasi tetapi juga dari sisi kebijakan. Reformasi ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pajak sehingga mengurangi tax gap," ujar Candra, Selasa (31/8/2021).

Baca Juga: Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Reformasi pajak, sambung Candra, juga diperlukan untuk memperbaiki fundamental perpajakan. Langkah ini diambil pemerintah demi meningkatkan tax ratio dan memperbaiki tingkat variabel pembayar pajak Indonesia yang relatif rendah.

Candra menguraikan setidaknya ada 4 pokok strategi reformasi kebijakan perpajakan. Pokok strategi itu meliputi perluasan basis pajak, program peningkatan kepatuhan wajib pajak, penerapan keadilan dan kesetaraan bagi wajib pajak, dan penguatan administrasi perpajakan.

Dalam webinar bertajuk Reformasi Pajak Pasca Pandemi Sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional ini, Candra juga menyatakan reformasi perpajakan yang tepat berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan ini diperlukan utamanya untuk membiayai pemulihan ekonomi dan kesehatan yang tengah dilakukan pemerintah.

Baca Juga: Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

“Kalau kita tidak melakukan perubahan, pendapatan kita akan segini-segini terus. Namun, pengelolaan perpajakan bukan hanya perkara uang tetapi juga masalah kepercayaan dan tujuan lain,” ujarnya.

Candra menambahkan bahwa pemulihan ekonomi bergantung pada penanganan kesehatan, termasuk tingkat vaksinasi. Menurutnya, negara yang memiliki akses dan tingkat vaksinasi tinggi pemulihan ekonominya bisa berlangsung lebih cepat.

Selain akselerasi vaksinasi, Candra mengatakan, pemberian insentif dan relaksasi bagi dunia usaha juga perlu dilakukan untuk memperbaiki siklus supply and demand yang terdampak Covid-19. Menurutnya, langkah pemerintah sudah tepat dengan memberikan relaksasi demi memperbaiki daya beli masyarakat.

Baca Juga: Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

"Kunci pemulihan ekonomi, kita memahaminya bagaimana memulihkan daya beli. Jadi ada relaksasi untuk mendorong daya beli seperti BLT [Bantuan Langsung Tunai]. Di sisi supply industri, produksinya juga harus jalan jadi diberi fasilitas. Untuk membiayai semua ini perlu penerimaan dari pajak," terang Candra.

Dalam acara yang sama, Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan FE UM Imam Mukhlis juga menyampaikan paparan berjudul Kesadaran Pajak dan Generasi Milenial. Imam menekankan pentingnya edukasi perpajakan bagi generasi muda. Menurutnya, edukasi ampuh meningkatkan tingkat moralitas pajak dan literasi pajak.

"Kemandirian pembangunan sangat dipengaruhi penerimaan pajak. Untuk itu, penting membangun pemahaman bagi generasi muda untuk melihat pajak sebagai sesuatu yang harus dilakukan secara sukarela," ujar Imam.

Baca Juga: Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Generasi muda seperti mahasiswa dianggap punya peran sebagai knowledge transfer agent di bidang perpajakan. Untuk itu, Imam menyatakan pentingnya membekali pengetahuan perpajakan bagi mahasiswa.

Webinar kali ini digelar oleh Tax Lover Community (TLC) dan Tax Center Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Malang (UM). Webinar ini diselenggarakan bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DDTC dan FE UM. Simak Universitas Negeri Malang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC. (sap)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Diproyeksi Tembus 10% di Atas Target, Ini Kuncinya
Topik : UM, malang, reformasi perpajakan, RUU KUP, sadar pajak, APBN, penerimaan negara, pembangunan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 02 September 2021 | 07:17 WIB
berbagai perubahan yang terjadi pada kebijakan pajak di Indonesia harus didukung dengan administrasi yang memadai serta hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan kebijakan, hukum, dan administrasi pajak adalah satu-kesatuan sistem yang harus seimbang satu sama lain
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Begini Perincian Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Keluarga Samsung Mulai Bayar Pajak Warisan Ratusan Triliun

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA

Cuma 2 Bulan! Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya