Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

69 Jutawan Setor Pajak Nol

1
1

Ilustrasi. 

CANBERRA, DDTCNews – Sebanyak 69 warga Australia yang mendapatakan penghasilan lebih dari A$1 juta pada 2016/17 tidak membayar satu sen pun dari pajak penghasilan. Data tahunan otoritas pajak (Australian Tax Office/ATO) yang dirilis pada Jumat (29/3/2019) menunjukkan jumlah jutawan Australia yang tidak membayar pajak pajak terus meningkat.

Ada 60 orang yang menyatakan total pendapatan di atas A$1 juta melaporkan penghasilan kena pajak di bawah A$6.001. Ada orang melaporkan penghasilan kena pajak antara A$6.001 hingga A$10.000 dan sebanyak 8 orang yang menyatakan penghasilan kena pajak antara A$10.001 hingga A$18.200.

“Ini menempatkan mereka semua di bawah ambang batas bebas pajak. Tidak satu pun dari mereka yang membayar pungutanMedicare,” demikian informasi yang dikutip dari data tahunan ATO, Senin (1/4/2019).

Baca Juga: Konsep, Subjek dan Objek PPh Badan

Sebanyak 69 orang mengurangi tagihan pajak menjadi nol. Masing-masing dari mereka mengklaim jutaan pengurangan (deduction), terutama untuk biaya pengelolaan urusan pajak dan hadiah atau sumbangan. Angka ini naik dari posisi tahun sebelumnya 62 orang.

Kantor pajak mendefinisikan biaya pengelolaan urusan pajak termasuk biaya persiapan dan pengajuan pajak, biaya yang dibayarkan kepada penasihat pajak yang diakui, serta biaya banding pengadilan dan biaya bunga yang dikenakan sehubungan dengan sengketa pajak.

Untuk mengatasi masalah jutawan yang membayar pajak nol, Partai Buruh telah mengumumkan kebijakan untuk membatasi pengurangan yang dapat diklaim untuk pengelolaan urusan pajak hingga A$3.000.

Baca Juga: Regulasi Baru Portofolio Properti Gerus Penerimaan Pajak

Ekonom Senior The Australia Institute Matt Grudnoff mengatakan pajak harus dibayarkan untuk mengusung hidup dalam masyarakat yang lebih beradap. Setiap orang harus membayar pajak dengan nilai yang sesuai atau adil.

“Mampu membayar akuntan dengan nilai yang tinggi tidak seharusnya menjadi jalan keluar untuk membayar pajak. Jika celah-celah pajak dimanfaatkan untuk mengembalikan kelebihan kredit fiktif, maka operasional mereka harus ditutup sesegera mungkin,” jelasnya.

Menurutnya, penutupan paksa operasional jasa akuntan yang memanfaatkan celah pajak tidak hanya akan memberikan sistem pajak yang lebih adil, tapi juga akan mencegah industri akuntan pajak yang tidak produktif.

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi

Penghindaran pajak periode 2016-2017 dilakukan oleh warga berpenghasilan bruto rata-rata mencapai A$,7 juta (Rp37,56 miliar). Wajib pajak itu disebut-sebut membayar biro jasa untuk menghindar dari pengenaan pajak lebih tinggi.

Sebanyak 27 orang membayar rata-rata A$600.000 kepada biro jasa untuk mengatur urusan pajak mereka. Biaya ini tidak termasuk ke dalam pengkategorian pengeluaran yang bisa mendapat pengurangan pajak.

Seperti dilansir Sunshine Coast Daily, Grufnoff menyebutkan 39 dari 69 orang melakukan franking credits dengan rata-rata senilai A$213.000. Sementara itu, 7 orang mengklaim kerugian real estat rata-rata A$41.000 untuk mengurangi tagihan pajak.

Baca Juga: PM Morrison Tak Akan Kompromi Soal Pemangkasan Pajak

Franking credits yang juga dikenal sebagai kredit imputasi adalah jenis kredit pajak yang memungkinkan perusahaan Australia untuk meneruskan pajak yang dibayarkan di tingkat perusahaan kepada pemegang saham. Ini dapat digunakan untuk mengurangi PPh yang dibayarkan pada dividen atau berpotensi diterima sebagai restitusi pajak. (kaw)

“Ini menempatkan mereka semua di bawah ambang batas bebas pajak. Tidak satu pun dari mereka yang membayar pungutanMedicare,” demikian informasi yang dikutip dari data tahunan ATO, Senin (1/4/2019).

Baca Juga: Konsep, Subjek dan Objek PPh Badan

Sebanyak 69 orang mengurangi tagihan pajak menjadi nol. Masing-masing dari mereka mengklaim jutaan pengurangan (deduction), terutama untuk biaya pengelolaan urusan pajak dan hadiah atau sumbangan. Angka ini naik dari posisi tahun sebelumnya 62 orang.

Kantor pajak mendefinisikan biaya pengelolaan urusan pajak termasuk biaya persiapan dan pengajuan pajak, biaya yang dibayarkan kepada penasihat pajak yang diakui, serta biaya banding pengadilan dan biaya bunga yang dikenakan sehubungan dengan sengketa pajak.

Untuk mengatasi masalah jutawan yang membayar pajak nol, Partai Buruh telah mengumumkan kebijakan untuk membatasi pengurangan yang dapat diklaim untuk pengelolaan urusan pajak hingga A$3.000.

Baca Juga: Regulasi Baru Portofolio Properti Gerus Penerimaan Pajak

Ekonom Senior The Australia Institute Matt Grudnoff mengatakan pajak harus dibayarkan untuk mengusung hidup dalam masyarakat yang lebih beradap. Setiap orang harus membayar pajak dengan nilai yang sesuai atau adil.

“Mampu membayar akuntan dengan nilai yang tinggi tidak seharusnya menjadi jalan keluar untuk membayar pajak. Jika celah-celah pajak dimanfaatkan untuk mengembalikan kelebihan kredit fiktif, maka operasional mereka harus ditutup sesegera mungkin,” jelasnya.

Menurutnya, penutupan paksa operasional jasa akuntan yang memanfaatkan celah pajak tidak hanya akan memberikan sistem pajak yang lebih adil, tapi juga akan mencegah industri akuntan pajak yang tidak produktif.

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi

Penghindaran pajak periode 2016-2017 dilakukan oleh warga berpenghasilan bruto rata-rata mencapai A$,7 juta (Rp37,56 miliar). Wajib pajak itu disebut-sebut membayar biro jasa untuk menghindar dari pengenaan pajak lebih tinggi.

Sebanyak 27 orang membayar rata-rata A$600.000 kepada biro jasa untuk mengatur urusan pajak mereka. Biaya ini tidak termasuk ke dalam pengkategorian pengeluaran yang bisa mendapat pengurangan pajak.

Seperti dilansir Sunshine Coast Daily, Grufnoff menyebutkan 39 dari 69 orang melakukan franking credits dengan rata-rata senilai A$213.000. Sementara itu, 7 orang mengklaim kerugian real estat rata-rata A$41.000 untuk mengurangi tagihan pajak.

Baca Juga: PM Morrison Tak Akan Kompromi Soal Pemangkasan Pajak

Franking credits yang juga dikenal sebagai kredit imputasi adalah jenis kredit pajak yang memungkinkan perusahaan Australia untuk meneruskan pajak yang dibayarkan di tingkat perusahaan kepada pemegang saham. Ini dapat digunakan untuk mengurangi PPh yang dibayarkan pada dividen atau berpotensi diterima sebagai restitusi pajak. (kaw)

Topik : Australia, pajak penghasilan, ATO, penghindaran pajak
artikel terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:56 WIB
BANGLADESH
Senin, 17 Juni 2019 | 10:48 WIB
PRANCIS
Senin, 17 Juni 2019 | 09:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 14 Juni 2019 | 18:48 WIB
IRLANDIA
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA