Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

62 Ribu Koperasi di Indonesia Mati Suri

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Potret keberlangsungan koperasi di Indonesia tampaknya cukup memprihatinkan. Dari 212 ribu koperasi di Indonesia hanya sekitar 70,7% atau 150 ribu yang masih aktif beroperasi. Artinya, sebanyak 62 ribu koperasi tercatat tidak aktif alias mati suri.

Presiden Joko Widodo meminta seluruh koperasi di Indonesia berbenah diri guna menghadapi persaingan dan tantangan bisnis yang semakin ketat. Presiden menyarankan koperasi berinisiatif membentuk kelompok usaha yang saling terhubung.

“Negara yang skalanya besar saja bergabung. Misalnya saja seperti  Uni Eropa, TPP, RCEP, dan ASEAN. Kalau negara saja bergabung, lalu koperasi yang skalanya kecil tidak bergabung, akan jadi apa kita?” kata Presiden saat mengisi acara Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 Tahun di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7) siang.

Baca Juga: Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat

Nantinya kelompok usaha koperasi akan lebih mudah mengajukan pembiayaan perbankan. Besarnya pinjaman yang bisa diperoleh juga akan lebih besar, karena pihak bank akan memperlakukannya sama seperti korporasi.

Presiden mengingatkan ke depan koperasi harus bisa menyiasati perkembangan era digital, terutama untuk bersaing dengan online store yang saat ini sedang menjamur, bahkan pertumbuhannya yang pesat mulai mengancam produktivitas toko konvensional.

“Sekarang orang tidak lagi jualan di mal. Persaingan sudah tidak lagi antar usaha dalam negeri tapi juga luar negeri. Itu akan menjadi malapetaka kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat,” ujar Presiden seperti dikutip Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Baca Juga: Dua Isu Ini Diprediksi Warnai Debat Terakhir Pilpres

Presiden berharap para pelaku usaha bergotong-royong menghadapi persaingan global sesuai dengan prinsip ekonomi nasional.

Seperti diketahui, turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR Oesman Sapta odang, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Bsi)

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Plus Gaji 13 & 14 Diterima Sebelum Pilpres

“Negara yang skalanya besar saja bergabung. Misalnya saja seperti  Uni Eropa, TPP, RCEP, dan ASEAN. Kalau negara saja bergabung, lalu koperasi yang skalanya kecil tidak bergabung, akan jadi apa kita?” kata Presiden saat mengisi acara Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 Tahun di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7) siang.

Baca Juga: Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat

Nantinya kelompok usaha koperasi akan lebih mudah mengajukan pembiayaan perbankan. Besarnya pinjaman yang bisa diperoleh juga akan lebih besar, karena pihak bank akan memperlakukannya sama seperti korporasi.

Presiden mengingatkan ke depan koperasi harus bisa menyiasati perkembangan era digital, terutama untuk bersaing dengan online store yang saat ini sedang menjamur, bahkan pertumbuhannya yang pesat mulai mengancam produktivitas toko konvensional.

“Sekarang orang tidak lagi jualan di mal. Persaingan sudah tidak lagi antar usaha dalam negeri tapi juga luar negeri. Itu akan menjadi malapetaka kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat,” ujar Presiden seperti dikutip Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Baca Juga: Dua Isu Ini Diprediksi Warnai Debat Terakhir Pilpres

Presiden berharap para pelaku usaha bergotong-royong menghadapi persaingan global sesuai dengan prinsip ekonomi nasional.

Seperti diketahui, turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR Oesman Sapta odang, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Bsi)

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Plus Gaji 13 & 14 Diterima Sebelum Pilpres
Topik : koperasi mati suri, ekonomi makro, jokowi
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI