Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

300 Alat Perekam Pajak Bakal Dipasang Tahun Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
300 Alat Perekam Pajak Bakal Dipasang Tahun Ini

Ilustrasi tapping box. (foto: Antara)

BEKASI, DDTCNews – Pemkab Bekasi berencana memasang 300 alat perekam transaksi (tapping box) di beberapa tempat usaha pada tahun ini seperti usaha restoran, hotel, tempat hiburan, dan penyedia parkir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Herman Hanafi mengatakan target pemasangan jumlah tapping box tersebut seharusnya selesai pada tahun lalu. Namun, target tersebut meleset lantaran pandemi Covid-19.

"Rencananya pemasangan tahap ke dua ini selesai tahun lalu, tetapi tertunda karena pandemi Covid-19 maka dilanjutkan tahun ini," katanya, dikutip Kamis (22/4/2021).

Baca Juga: Soal e-SPPT PBB, Anies Terbitkan Pergub Baru

Pemasangan tapping box merupakan tindak lanjut atas Peraturan Bupati (Perbup) No. 58/2019 yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara daring. Dengan tapping box, kebocoran pendapatan daerah akibat tidak dilaporkannya transaksi dapat diminimalisasi.

"Pemasangan tapping box ini sesuai hasil supervisi Korsupgah KPK RI dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah," tuturnya seperti dilansir pikiran-rakyat.com.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Kabupaten Bekasi Akam Muharam mengeklaim pemasangan tapping box cukup efektif mendeteksi transaksi wajib pajak. Bapenda kini memiliki data pembanding untuk dalam memeriksa kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Dampak Insentif PPnBM Mobil, Setoran Pajak Daerah Meningkat

"Saat diketahui tidak sesuai jumlah yang semestinya dibayarkan, kita lakukan pemeriksaan. Itu kan salah satu fungsi pengawasannya dari situ," ujarnya.

Di sisi lain, Bapenda juga membentuk tim gabungan guna mengatasi maraknya pemasangan reklame tanpa izin yang berdampak terhadap penerimaan daerah. Selain itu, banyak reklame yang sudah habis masa berlaku, tetapi tak kunjung dicabut.

Dalam pembentukan tim gabungan tersebut, Bapenda berkoordinasi dengan dinas lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (rig)

Baca Juga: Banyak Daerah Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Ini Kata Periset

Topik : pemkab bekasi, tapping box, alat perekam pajak, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Jum'at, 23 April 2021 | 14:39 WIB
Dengan tapping box, akan banyak potensi yang sebelumnya tidak terealisasi menjadi terealisasi karena celah untuk tidak dilaporkannya transaksi dapat berkurang. Taping box ini sangat baik ke depannya karena dengan sistem otomatis mampu merekam transkaksi yang seharusnya terkena pajak.

Bambang Prasetia

Kamis, 22 April 2021 | 23:17 WIB
sebaiknya DJP ikutan sharing data..spy datanya tidak beda dgn omset untuk PP I ... mk buat KS yang luas mll Perpres. Bukan saja masyalah hubungannya dgn pemajakn daerah namun data yg dibangun scr menyeluruh dpt diwujudkan dlm rangka pengujian Tax Compliance tingkat pusat dan sebaliknya...
1
artikel terkait
Rabu, 05 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 05 Mei 2021 | 10:15 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH
Selasa, 04 Mei 2021 | 15:23 WIB
KABUPATEN BULELENG
Selasa, 04 Mei 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA