SWISS

250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

Muhamad Wildan | Jumat, 19 Januari 2024 | 13:00 WIB
250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

Ilustrasi.

DAVOS, DDTCNews - Sekitar 250 miliarder yang tergabung dalam Proud to Pay More meminta pemimpin dunia untuk mengenakan pajak yang lebih besar terhadap orang-orang superkaya.

Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada pemimpin dunia yang hadir di World Economic Forum, para miliarder tersebut berpandangan pajak yang lebih tinggi diperlukan untuk menekan ketimpangan.

"Level ketimpangan sudah mencapai titik kritis. Dampak ketimpangan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan ekologi sangatlah para dan terus meningkat setiap hari," tulis para miliarder tersebut, dikutip Kamis (19/1/2024).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Para miliarder tersebut berpandangan usulan pengenaan pajak yang lebih adil yang mereka ajukan bukanlah ide radikal.

Pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap orang-orang terkaya di dunia tidak akan menurunkan standar hidup orang kaya ataupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap miliarder justru akan mengubah kekayaan tidak produktif menjadi investasi bagi masa depan demokrasi kita bersama.

"Ketimpangan tidak bisa diselesaikan lewat kegiatan donasi dan filantropi. Ketimpangan tidak bisa diselesaikan lewat aksi individu. Kita membutuhkan pemerintah untuk memimpin," ungkap para miliarder tersebut.

Baca Juga:
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Proud to Pay More dalam laporannya mencatat kosentrasi kekayaan pada segelintir orang kaya telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan mendorong tumbuh kembang populisme di berbagai negara.

"Sistem ekonomi kita telah menghasilkan stagnansi gaji, infrastruktur dan layanan publik yang buruk, serta institusi yang tidak stabil. Sistem ekonomi kita tidak mampu memberikan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Situasi akan kian memburuk bila ketimpangan ekstrem tidak diatasi," tulis Proud to Pay More.

Salah satu miliarder asal Austria yang turut menandatangani surat terbuka Proud to Pay More, Marlene Engelhorn, mengatakan dirinya mewarisi kekayaan yang begitu besar tanpa perlu melakukan apapun.

Baca Juga:
DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Marlene Engelhorn adalah salah satu keturunan dari Friedrich Engelhorn, pendiri BASF. BASF didirikan pada 1865 dan saat ini menjadi perusahaan produsen produk kimia terbesar di dunia.

"Saya mewarisi kekayaan dan kekuasaan ini tanpa perlu melakukan apapun. Namun, negara tidak menginginkan pajak atas kekayaan tersebut," ujar Marlene Engelhorn seperti dilansir abc.net.au. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS