Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Setoran Pajak Daerah Kabupaten Ini Dipatok 105%

2
2

Ilustrasi.

KEPANJEN, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah telah menembus target atau sekitar 100,87%. Namun Bapenda masih optimis realisasi penerimaan pajak daerah 2018 bisa lebih tinggi lagi.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi menyatakan target pendapatan pajak daerah tahun 2018 mencapai Rp236,73 miliar, sementara realisasinya pada pertengahan November 2018 sudah tembus Rp238,79 miliar atau surplus Rp2,05 miliar.

“Meski sudah menembus target, kami tetap optimis realisasi pajak daerah hingga akhir tahun mencapai 105%. Untuk mengejarnya, kami akan mengoptimalkan pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak reklame,” katanya di Kepanjen, Senin (19/11).

Baca Juga: Pemda Gunakan Profiling Wajib Pajak Berbasis Web

Dalam catatan Bapenda Kabupaten Malang, BPHTB yang terealisasi Rp64,17 miliar atau 128,35% dari target Rp50 miliar pada tahun ini berperan utama dalam mendorong PAD dari sektor pajak daerah. Selain itu, didorong pula oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

“Kami optimis realisasi PBB-P2 bisa meningkat 10%. Sedangkan pajak penerangan jalan disesuaikan dengan siklus pembayaran masyarakat,” tuturnya melansir Malang Times.

Dalam kurun waktu yang kurang dari dua bulan lagi, Bapenda akan menerjunkan tim untuk menyisir wajib pajak pada sektor hiburan, BPHTB dan pajak reklame untuk mengejar realisasi pajak daerah 105%.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Kolaka Utara Pasang TMD dan MOSS

Tim yang akan menyisir wajib pajak belum patuh itu sejatinya telah dibentuk beberapa waktu lalu. Ke depannya, tim itu akan dibantu oleh Saturan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penyisiran. (Amu)

“Meski sudah menembus target, kami tetap optimis realisasi pajak daerah hingga akhir tahun mencapai 105%. Untuk mengejarnya, kami akan mengoptimalkan pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak reklame,” katanya di Kepanjen, Senin (19/11).

Baca Juga: Pemda Gunakan Profiling Wajib Pajak Berbasis Web

Dalam catatan Bapenda Kabupaten Malang, BPHTB yang terealisasi Rp64,17 miliar atau 128,35% dari target Rp50 miliar pada tahun ini berperan utama dalam mendorong PAD dari sektor pajak daerah. Selain itu, didorong pula oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

“Kami optimis realisasi PBB-P2 bisa meningkat 10%. Sedangkan pajak penerangan jalan disesuaikan dengan siklus pembayaran masyarakat,” tuturnya melansir Malang Times.

Dalam kurun waktu yang kurang dari dua bulan lagi, Bapenda akan menerjunkan tim untuk menyisir wajib pajak pada sektor hiburan, BPHTB dan pajak reklame untuk mengejar realisasi pajak daerah 105%.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Kolaka Utara Pasang TMD dan MOSS

Tim yang akan menyisir wajib pajak belum patuh itu sejatinya telah dibentuk beberapa waktu lalu. Ke depannya, tim itu akan dibantu oleh Saturan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penyisiran. (Amu)

Topik : pajak daerah, pendapatan pajak, kabupaten malang
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 18:00 WIB
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kamis, 15 Agustus 2019 | 15:15 WIB
KOTA CIMAHI
Kamis, 15 Agustus 2019 | 11:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:12 WIB
KOTA MAKASSAR
Rabu, 14 Agustus 2019 | 10:53 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:32 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 13 Agustus 2019 | 17:18 WIB
KABUPATEN GIANYAR
Senin, 12 Agustus 2019 | 18:59 WIB
KOTA MATARAM
Senin, 12 Agustus 2019 | 18:05 WIB
PROVINSI BALI