Review
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Wah, Setoran Pajak Daerah Kabupaten Ini Dipatok 105%

A+
A-
2
A+
A-
2
Wah, Setoran Pajak Daerah Kabupaten Ini Dipatok 105%

Ilustrasi.

KEPANJEN, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah telah menembus target atau sekitar 100,87%. Namun Bapenda masih optimis realisasi penerimaan pajak daerah 2018 bisa lebih tinggi lagi.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi menyatakan target pendapatan pajak daerah tahun 2018 mencapai Rp236,73 miliar, sementara realisasinya pada pertengahan November 2018 sudah tembus Rp238,79 miliar atau surplus Rp2,05 miliar.

“Meski sudah menembus target, kami tetap optimis realisasi pajak daerah hingga akhir tahun mencapai 105%. Untuk mengejarnya, kami akan mengoptimalkan pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak reklame,” katanya di Kepanjen, Senin (19/11).

Baca Juga: Efek Corona, Penerimaan Pajak yang Hilang Tembus Rp98 Miliar

Dalam catatan Bapenda Kabupaten Malang, BPHTB yang terealisasi Rp64,17 miliar atau 128,35% dari target Rp50 miliar pada tahun ini berperan utama dalam mendorong PAD dari sektor pajak daerah. Selain itu, didorong pula oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

“Kami optimis realisasi PBB-P2 bisa meningkat 10%. Sedangkan pajak penerangan jalan disesuaikan dengan siklus pembayaran masyarakat,” tuturnya melansir Malang Times.

Dalam kurun waktu yang kurang dari dua bulan lagi, Bapenda akan menerjunkan tim untuk menyisir wajib pajak pada sektor hiburan, BPHTB dan pajak reklame untuk mengejar realisasi pajak daerah 105%.

Baca Juga: Efek Corona, Potensi Setoran Pajak Kota Ini Hilang Rp12 Miliar/Bulan

Tim yang akan menyisir wajib pajak belum patuh itu sejatinya telah dibentuk beberapa waktu lalu. Ke depannya, tim itu akan dibantu oleh Saturan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penyisiran. (Amu)

Topik : pajak daerah, pendapatan pajak, kabupaten malang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 16 Mei 2020 | 10:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jum'at, 15 Mei 2020 | 23:40 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN LUMAJANG
Kamis, 14 Mei 2020 | 17:55 WIB
KABUPATEN SUBANG
Kamis, 14 Mei 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN TANGERANG
berita pilihan
Kamis, 28 Mei 2020 | 19:45 WIB
KOTA BUKITTINGGI
Kamis, 28 Mei 2020 | 17:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:51 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:06 WIB
REKONSILIASI FISKAL (18)
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 15:21 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 28 Mei 2020 | 14:58 WIB
KETENAGAKERJAAN