DKI JAKARTA

Wah, Realisasi Setoran PBB di Jakarta Sudah Tembus Rp5,9 Triliun

Muhamad Wildan | Rabu, 30 September 2020 | 10:50 WIB
Wah, Realisasi Setoran PBB di Jakarta Sudah Tembus Rp5,9 Triliun

Ilustrasi. Suasana Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) tampak dari ketinggian di gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Rabu (5/8/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) per 29 September sudah mencapai Rp5,94 triliun, atau 91% dari target tahun ini sebesar Rp6,5 triliun.

Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari mengatakan realisasi tersebut bersumber dari pembayaran PBB oleh 680.000 wajib pajak PBB yang terdaftar. Adapun total wajib pajak PBB di DKI Jakarta mencapai 1,1 juta wajib pajak.

"Itu sudah cukup menggembirakan bagi kami karena target kami adalah Rp6,5 triliun setelah refocusing, sehingga total realisasi mencapai 91% untuk PBB saja," ujar Tsani dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (30/9/2020).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Dari total penerimaan PBB yang diraup, sebesar Rp386,33 miliar bersumber dari 28 wajib pajak yang tahun ini memperoleh penghargaan Wajib Pajak PBB-P2 Panutan 2020 dari Pemprov DKI Jakarta.

Penghargaan tersbeut merupakan penghargaan yang diberikan Pemprov kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang membayar PBB di atas Rp10 miliar dalam setahun dan dinilai sebagai teladan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak yang mendapatkan penghargaan tersebut antara lain seperti PT Pertamina, PT Pelindo, PT Bank Mandiri, PT MRT Jakarta hingga perusahaan swasta seperti PT Aeon Mall Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Lalu, Universitas Trisakti dan Universitas Kristen Indonesia juga mendapatkan penghargaan tersebut. Bank Indonesia dan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh juga diketahui mendapatkan penghargaan wajib pajak teladan.

"Jakarta salah satu provinsi yang paling merasakan dampak dari kontraksi ekonomi karena pendapatan kita porsinya besar dari pajak. Jadi, saya ingin sampaikan terima kasih kepada bapak ibu sekalian," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengejar target penerimaan pajak dari seluruh jenis pajak daerah tahun ini. Total realisasi penerimaan pajak per akhir September baru mencapai 75,2% dari target Rp29,8 triliun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara