INGGRIS

Wah, 32 Juta Orang Bakal Bayar PPh Lebih Sedikit Tahun Ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 14 Februari 2019 | 18:08 WIB
Wah, 32 Juta Orang Bakal Bayar PPh Lebih Sedikit Tahun Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sekitar 32 juta orang Inggris akan membayar pajak penghasilan (PPh) yang lebih sedikit dari pada yang mereka bayarkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sinyal ini terlihat setelah disahkannya RUU terkait keuangan pemerintah yang mencakup anggaran pada 2019. Disahkannya RUU yang mulai diumumkan pada Oktober 2018 ini telah membuka jalan untuk beberapa rencana program yang akan diperkenalkan pada musim semi.

Anggaran pada tahun ini datang dengan latar belakang pertumbuhan upah tertinggi dalam satu dekade terakhir. Selain itu, ada pemangkasan defisit sekitar 80% sejak 2010. Seorang pembayar pajak tingkat dasar sekarang akan membayar PPh lebih dari 1.200 pound sterling lebih rendah.

Baca Juga:
Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

“Lebih rendah dari pada yang mereka lakukan pada 2010. Ini berkat perubahan pemerintah yang memberi orang lebih banyak bantuan dengan biaya hidup,” ungkap Mel Stride, Sekretaris Departemen Keuangan, seperti dikutip pada Kamis (14/2/2019).

Menurutnya, negara ini bisa berbangga dengan kerja keras yang sudah dilakukan selama ini. Pendekatan berimbang yang dilakukan pemerintah sejak 2010 telah menghasilkan perekonomian yang lebih kuat dan lebih adil karena setiap masyarakat dan pelaku bisnis dapat berkembang.

Dengan upah yang mengalami pertumbuhan tercepat dalam lebih dari satu dekade, sambung Mel Stride, perubahan pajak penghasilan dalam RUU tersebut akan memberikan kepastian bagi masyarakat. Kepastian ini terkait dengan peluang menyimpan uang tunai lebih banyak.

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Selain memangkas pajak untuk jutaan orang, pajak bahan bakar telah dibekukan selama sembilan tahun berturut-turut. Ini telah terjadi setahun lebih awal dari rencana semula. Selain itu pajak atas bir, sari buah apel (cider), dan minuman keras juga telah dibekukan.

Disahkannya undang-undang tersebut juga membuat pembeli pertama akan mendapatkan keringanan bea meterai pada rumah yang dimiliki bersama (shared-ownership homes). Hal ini untuk membantu mereka mewujudkan impian memiliki rumah sendiri.

Untuk pelaku bisnis, akan ada capital allowance baru untuk bangunan dan bangunan nonperumahan yang memenuhi syarat. Selain itu, ada peningkatan annual investment allowance menjadi 1 juta pound sterling selama dua tahun. Annual investment allowancemerupakan keringanan pajak untuk bisnis Inggris.

Baca Juga:
Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Selain itu, mereka juga mencoba mengurangi tagihan pajak dengan memegang intangible property di luar negeri sehingga bertanggung jawab membayar utang pajak di Inggris. Penduduk non-Inggris akan dikenakan pajak capital gain dari kenaikan nilai aset pada properti Inggris yang tidak bergerak.

Seperti dilansir dari Yahoo Finance UK, RUU tersebut juga telah memperkenalkan aturan untuk mencegah perusahaan memecah laba di antara entitas yang tidak terkait dengan tujuan penghindaran pajak. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP