Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

A+
A-
1
A+
A-
1
Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai posisi utang pemerintah yang sudah mencapai Rp7.496,7 triliun hingga Oktober 2022 relatif masih aman.

Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah meningkat dikarenakan tingginya kebutuhan pembiayaan APBN selama pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah akan mengelola utang tersebut secara hati-hati.

"Utang Indonesia masih aman dan tetap harus tetap dikelola secara prudent, teliti, dan kompeten," katanya, dikutip pada Minggu (4/12/2022).

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Selama pandemi Covid-19, lanjut Sri Mulyani, APBN bekerja keras untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. Hal itu kemudian menyebabkan defisit APBN melebar dan posisi utang pemerintah meningkat.

Dia menjelaskan tantangan yang dihadapi perekonomian dunia kini mulai bergeser dari pandemi menjadi naiknya tensi geopolitik. Kondisi ini telah menyebabkan dunia menghadapi krisis pangan dan energi sehingga inflasi melonjak.

Lonjakan inflasi itulah yang kemudian direspons sejumlah negara dengan menaikkan suku bunga acuan. "Inflasi global yang begitu tinggi dalam 40 tahun terakhir telah menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang terus harus kita waspadai," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Hingga Oktober 2022, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp7.496,7 triliun atau setara dengan 38,36% terhadap PDB. Posisi utang itu lebih tinggi dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya senilai Rp7.420 triliun.

Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah masih didominasi instrumen SBN yang mencapai Rp6.670,13 triliun atau 88,97% dari seluruh komposisi utang akhir Oktober 2022. Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik atau rupiah, yaitu 70,54%.

Kementerian Keuangan menjelaskan komposisi utang yang didominasi rupiah menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.

Baca Juga: Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, APBN 2022, utang pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Ada Perubahan Aturan, DJBC Buka Forum Asistensi bagi Pengusaha Rokok

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Buoyancy Turun, Rasio Pajak 2023 Diperkirakan Hanya 9,61 Persen

Rabu, 25 Januari 2023 | 12:30 WIB
PP 50/2022

Agar Imbalan Bunga Diberikan, WP Perlu Perhatikan 3 Ketentuan Ini

Rabu, 25 Januari 2023 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

PMK 161/2022 Berlaku, DJBC Pastikan Pemberitahuan BKC Jadi Lebih Mudah

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?