KPP PRATAMA CIANJUR

Utang Pajak Tak Kunjung Dilunasi, 3 Truk Milik WP Dipasang Segel Sita

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 November 2023 | 12:00 WIB
Utang Pajak Tak Kunjung Dilunasi, 3 Truk Milik WP Dipasang Segel Sita

Ilustrasi.

CIANJUR, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur kembali mengadakan kegiatan penyitaan aset wajib pajak. Kali ini, aset yang disita berlokasi di Jalan Cilubang, Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur pada 21 September 2023.

Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Cianjur R. Hendrik Novianto mengatakan aset yang disita berupa 3 unit truk milik PT HW. Adapun kegiatan penyitaan merupakan bagian dari tindakan penagihan aktif.

“Penyitaan 3 unit truk milik PT HW ini dilakukan sebagai tindakan penagihan aktif lantaran wajib pajak yang bersangkutan belum melunasi tunggakan pajaknya,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga:
DPR Buka Peluang untuk Kaji Ulang Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan

Hendrik menyampaikan penanggung pajak telah menyetujui prosedur penyitaan yang dilakukan oleh pemerintah dan bersedia untuk melunasi utang pajaknya. Dia berharap kegiatan penyitaan ini dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak.

Dia menjelaskan prosedur penyitaan dimulai dengan penandatanganan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh wajib pajak, fiskus dan saksi. Setelah itu, juru sita memasang segel sita terhadap 3 truk tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Apabila penanggung pajak yang belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat dapat melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan yang akan dilelang.

Baca Juga:
Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Pejabat yang dimaksud ialah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita. pengumuman lelang, surat penentuan harga limit.

Lalu, juru sita juga berwenang menerbitkan pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang.

Saat melaksanakan tugasnya tersebut, Hendrik didampingi Petugas Penilai Pajak Syahril Lutfiansyah dan Penyuluh Pajak Fauzi Awaluddin yang turut menjadi saksi dalam proses penyitaan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI