Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Utang Luar Negeri Indonesia Masih Tembus Rp5.600 Triliun

1
1

Ilustrasi BI. 

JAKARTA, DDTCNews – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I/2019 tercatat senilai US$387,6 miliar (sekitar Rp5.617,5 triliun). Angka ini mengalami pertumbuhan 7,9% secara tahunan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) ULN Indonesia pada akhir kuartal I/2019 tersebut terbagi atas utang pemerintah dan bank sentral US$190,5 miliar serta utang swasta – termasuk BUMN – senilai US$197,1 miliar.

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya karena transaksi penarikan neto ULN. Ada pula pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Wah, BI Pangkas Lagi Suku Bunga Acuannya

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. Pada saat yang sama, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. ULN swasta pada kuartal I/2019 tercatat tumbuh 12,8% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 11,3%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. Hingga akhir kuartal I/2019, ULN pemerintah tercatat senilai US$187,7 miliar atau tumbuh 3,6% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 3,3%.

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Perkembangan ULN pemerintah ini, menurut bank sentral, dipengaruhi oleh kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik dan penurunan outstanding SBN dalam valuta asing (valas) sejalan dengan pelunasan global bonds yang jatuh tempo pada Maret 2019.

“Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia,” imbuh BI.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8%), konstruksi (16,3%), jasa pendidikan (15,7%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Baca Juga: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal I/2019 yang relatif stabil sebesar 36,9%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 86,1% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN.

“Dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Naik Lagi, Ini Posisi Terbaru Utang Luar Negeri Indonesia

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya karena transaksi penarikan neto ULN. Ada pula pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Wah, BI Pangkas Lagi Suku Bunga Acuannya

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. Pada saat yang sama, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. ULN swasta pada kuartal I/2019 tercatat tumbuh 12,8% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 11,3%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. Hingga akhir kuartal I/2019, ULN pemerintah tercatat senilai US$187,7 miliar atau tumbuh 3,6% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 3,3%.

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Perkembangan ULN pemerintah ini, menurut bank sentral, dipengaruhi oleh kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik dan penurunan outstanding SBN dalam valuta asing (valas) sejalan dengan pelunasan global bonds yang jatuh tempo pada Maret 2019.

“Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia,” imbuh BI.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8%), konstruksi (16,3%), jasa pendidikan (15,7%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Baca Juga: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal I/2019 yang relatif stabil sebesar 36,9%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 86,1% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN.

“Dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Naik Lagi, Ini Posisi Terbaru Utang Luar Negeri Indonesia
Topik : utang luar negeri, Bank Indonesia, APBN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI