Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Utang Luar Negeri Indonesia Masih Tembus Rp5.600 Triliun

1
1

Ilustrasi BI. 

JAKARTA, DDTCNews – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I/2019 tercatat senilai US$387,6 miliar (sekitar Rp5.617,5 triliun). Angka ini mengalami pertumbuhan 7,9% secara tahunan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) ULN Indonesia pada akhir kuartal I/2019 tersebut terbagi atas utang pemerintah dan bank sentral US$190,5 miliar serta utang swasta – termasuk BUMN – senilai US$197,1 miliar.

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya karena transaksi penarikan neto ULN. Ada pula pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Topang Extra Effort Penerimaan Pajak

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. Pada saat yang sama, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. ULN swasta pada kuartal I/2019 tercatat tumbuh 12,8% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 11,3%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. Hingga akhir kuartal I/2019, ULN pemerintah tercatat senilai US$187,7 miliar atau tumbuh 3,6% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 3,3%.

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat

Perkembangan ULN pemerintah ini, menurut bank sentral, dipengaruhi oleh kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik dan penurunan outstanding SBN dalam valuta asing (valas) sejalan dengan pelunasan global bonds yang jatuh tempo pada Maret 2019.

“Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia,” imbuh BI.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8%), konstruksi (16,3%), jasa pendidikan (15,7%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Baca Juga: Setoran BI Kerek Realisasi PNBP Akhir Mei 2019

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal I/2019 yang relatif stabil sebesar 36,9%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 86,1% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN.

“Dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Hanya Tumbuh 2,4%, Menkeu: Itu Sangat Rendah

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya karena transaksi penarikan neto ULN. Ada pula pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Topang Extra Effort Penerimaan Pajak

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. Pada saat yang sama, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. ULN swasta pada kuartal I/2019 tercatat tumbuh 12,8% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 11,3%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. Hingga akhir kuartal I/2019, ULN pemerintah tercatat senilai US$187,7 miliar atau tumbuh 3,6% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 3,3%.

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat

Perkembangan ULN pemerintah ini, menurut bank sentral, dipengaruhi oleh kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik dan penurunan outstanding SBN dalam valuta asing (valas) sejalan dengan pelunasan global bonds yang jatuh tempo pada Maret 2019.

“Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia,” imbuh BI.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8%), konstruksi (16,3%), jasa pendidikan (15,7%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Baca Juga: Setoran BI Kerek Realisasi PNBP Akhir Mei 2019

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal I/2019 yang relatif stabil sebesar 36,9%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 86,1% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN.

“Dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Hanya Tumbuh 2,4%, Menkeu: Itu Sangat Rendah
Topik : utang luar negeri, Bank Indonesia, APBN
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI