Trump Desak Partai Republik Setujui Perombakan Pajak

WASHINGTON D.C, DDTCNews – Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis (16/11) mendesak diberlakukannya adopsi perombakan undang-undang pajak yang rumit ketika ia bertemu dengan kaukus mayoritas Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak lama menjelang pemungutan suara mengenai masalah ini.

Para pemimpin Partai Republik di DPR telah menyuarakan optimisme akan punya cukup suara untuk menyetujui perubahan yang akan mengurangi tingkat pajak perusahaan Amerika dari 35%, salah satu tingkat pajak yang tertinggi di dunia, menjadi 20% dan memotong pajak jutaan warga kelas menengah.

Langkah tersebut akan menambah USD1,5 triliun pada utang jangka panjang negara USD20 triliun dolar. Trump, tanpa pencapaian legislatif penting dalam 10 bulan pertamanya menjabat, mendesak Kongres untuk melakukan perombakan pajak menjelang Natal tanggal 25 Desember.

Namun, perubahan pajak itu kontroversial dan tidak ada anggota parlemen dari Partai Demokrat yang mengumumkan dukungan mereka. Para pemimpin Partai Republik di Senat mengajukan rencana pajak sendiri, namun nasibnya tidak pasti, dengan anggota Partai Republik hanya punya mayoritas 52 melawan 48 suara.

Senator Ron Johnson dari Wisconsin hari Rabu menjadi senator Partai Republik pertama yang mengumumkan tentangannya terhadap versi perubahan Senat dan DPR karena tidak memberikan potongan pajak yang cukup untuk membantu usaha kecil.

Partai Demokrat menentang upaya pemotongan pajak Partai Republik, yang dikatakan sangat menguntungkan pembayar pajak terkaya di Amerika, tanpa cukup membantu orang-orang yang menghasilkan uang lebih sedikit.

Hampir setiap pembayar pajak Amerika akan terpengaruh oleh perubahan yang sedang dipertimbangkan itu. Namun, seperti dilansir dari voa perombakan itu mengalami banyak hambatan di Kongres sehingga rakyat terus mendesak apakah mereka akan mendapatkan pemotongan pajak atau tidak.

Trump dalam akun Twitter-nya mengatakan, "Potongan pajak makin dekat!" Tapi ia meremehkan anggota DPR Partai Demokrat yang menolak dukungan mereka, dengan mengatakan, "Mengapa Demokrat melawan pemotongan pajak besar-besaran untuk kelas menengah dan bisnis (pekerjaan)? Alasannya: Mengacaukan dan Menunda!". (Amu)