Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Transformasi Layanan DJBC Bakal Temui Banyak Tantangan, Ini Kata P3KPI

A+
A-
1
A+
A-
1
Transformasi Layanan DJBC Bakal Temui Banyak Tantangan, Ini Kata P3KPI

Dewan Pembina Perkumpulan Praktisi & Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Thomas Sugijata dalam webinar bertajuk Transformasi Layanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru, Rabu (2/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Transformasi proses bisnis Ditjen Bea Cukai (DJBC) yang diamanatkan dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024 dinilai akan menghadapi banyak tantangan sehingga perlu disiapkan langkah antisipasi dari pemerintah.

Dewan Pembina Perkumpulan Praktisi & Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Thomas Sugijata mengatakan reformasi dan transformasi layanan DJBC sudah wajib dilakukan guna mendukung kepentingan penerimaan dan mendukung dunia usaha.

"Reformasi menjadi kebutuhan karena sekarang masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, transparan dan memberikan kepastian dari sisi regulasi dan waktu," katanya dalam webinar bertajuk Transformasi Layanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru, Rabu (2/12/2020).

Baca Juga: OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Thomas berharap perbaikan proses bisnis dalam arena kepabeanan dan cukai dapat dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, reformasi kelembagaan akan menjadi motor utama DJBC dapat bergerak cepat menghadapi tantangan era digitalisasi.

Dia mencontohkan tantangan nyata dari perkembangan digitalisasi di antaranya dokumen kepabeanan dari kegiatan e-commerce yang membludak. Setiap hari, rata-rata dokumen yang ditangani DJBC dari pelaku usaha e-commerce sekitar 160.000 dokumen.

Bila sistem DJBC tidak melakukan antisipasi dengan cepat, dikhawatirkan ledakan ekonomi digital akan menurunkan kinerja pelayanan otoritas. "Ini perlu diantisipasi dengan sistem digital agar pelayanan tidak melambat," ujarnya.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Selain itu, masih ada beberapa tantangan lain yang menanti otoritas dalam mencapai target yang diamanatkan dalam Renstra 2020-2024 antara lain seperti kemampuan sumber daya manusia DJBC dalam beradaptasi terhadap teknologi baru.

Tantangan lainnya, terbatasnya anggaran pemerintah karena masih fokus dalam penanganan pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi sehingga berdampak belum optimalnya penerimaan perpajakan selama masa pemulihan ekonomi ini.

Ada juga tantangan bagaimana cara otoritas mengakomodir administrasi kepabeanan di tengah pola perdagangan internasional yang cepat berubah." Ini harus disikapi dengan penguatan transformasi kelembagaan sehingga gap dengan stakeholder bisa dikurangi," tutur Thomas. (rig)

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Topik : transformasi layanan, reformasi layanan, DJBC, era digital, pandemi corona, P3KPI, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 14:09 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Menteri PANRB: WFO Diprioritaskan Bagi ASN yang Sudah Divaksin

Jum'at, 24 September 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025

Jum'at, 24 September 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji