Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tidak Punya Ketetapan Pajak, Ditemukan Ribuan Papan Reklame Ilegal

A+
A-
2
A+
A-
2
Tidak Punya Ketetapan Pajak, Ditemukan Ribuan Papan Reklame Ilegal

Ilustrasi. 

PANGANDARAN, DDTCNews – Pemkab Pangandaran, Jawa Barat menemukan ribuan papan iklan yang tidak membayar pajak reklame pada tahun ini.

Kepala Seksi Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Widi Sukamto mengatakan berdasarkan pada hasil pengawasan ditemukan 1.438 objek pajak reklame tidak memiliki ketetapan pajak. Adapun papan iklan legal yang sudah memiliki ketetapan pajak reklame sebanyak 605 lokasi.

"Sebanyak 605 lokasi yang sudah ditetapkan tersebut dimiliki 389 wajib pajak," katanya, dikutip pada Kamis (13/5/2021).

Baca Juga: Pemda Klaim Layanan Online Bikin Setoran Pajak Restoran Optimal

Widi menyatakan upaya pengawasan menjadi cara pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame yang turun pada tahun lalu. Dia menjabarkan pada 2020, realisasi penerimaan pajak reklame senilai Rp1,4 miliar atau 97,65% dari target APBDP 2020 senilai Rp1,5 miliar.

Dia menyampaikan upaya pengawasan kepatuhan objek pajak reklame akan terus dilakukan untuk mengamankan target setoran tahun ini Rp5 miliar. Jumlah tersebut naik signifikan dari target tahun lalu dalam APBD murni senilai Rp2,7 miliar.

"Berdasarkan data hasil tagihan kami sampai April 2021, pajak reklame yang sudah terealisasi Rp742,4 juta atau baru mencapai 14,85%," ujar Widi.

Baca Juga: Mudahkan Wajib Pajak, Bayar PBB-P2 dan BPHTB Kini Bisa Secara Online

Pemda, sambungnya, juga akan melakukan penagihan aktif pajak reklame kepada pelaku usaha yang memasang iklan di ruang publik. Penagihan aktif dilakukan secara bertahap mulai dari imbauan hingga penertiban papan iklan jika pengusaha tidak membayar pajak reklame.

"Bagi wajib pajak yang tidak merespons tagihan kami, sudah diberi peringatan. Sebagai konsekuensinya, reklame yang belum dibayar pajaknya kami tertibkan," imbuhnya, seperti dilansir Kabar Priangan. (kaw)

Baca Juga: Tunggakan Pajak PBB di Jakarta Meningkat, Tembus Rp9 Triliun
Topik : Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pajak daerah, reklame, iklan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:00 WIB
KABUPATEN BANGLI
Kamis, 17 Juni 2021 | 14:09 WIB
KOTA DUMAI
Kamis, 17 Juni 2021 | 13:45 WIB
KABUPATEN JEMBER
Kamis, 17 Juni 2021 | 11:14 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 11:30 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL