Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Terpilih Lagi Jadi Perdana Menteri, Modi Bakal Pangkas Tarif Pajak

1
1

PM India Narendra Modi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintahan baru India berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) dan memperluas basis pajak. Pasalnya, reformasi pajak langsung menjadi sorotan setelah terpilihnya kembali Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India.

Dalam masa jabatan kedua, pemerintahan National Democratic Alliance (NDA) berencana memperkenalkan perubahan transformatif dalam rezim pajak langsung dan memberi kemudahan prosedur bagi orang pribadi dan perusahaan yang jujur mematuhi hukum pajak.

“Pada saat yang sama, para penghindar pajak yang disengaja dan pencuci uang tidak akan selamat,” tegas seorang pejabat pemerintah yang mengetahui rencana tersebut, seperti dikutip pada Senin (3/6/2019).

Baca Juga: Penurunan Tarif Pajak Kendaraan Listrik Diharapkan Muncul Pekan Ini

Selama masa jabatan pertama, pemerintahan NDA – yang dipimpin Modi – telah memperkenalkan goods and services tax (GST) pada 1 Juli 2017. Kendati mendapat kritikan pada awal penerapannya, GST mampu menggolongkan sejumlah pajak di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, sekaligus mengantar rezim pajak yang seragam di negara ini. 

Saat ini, Kementerian Keuangan telah diminta untuk mempercepat perbaikan Direct Tax Code (DTC) serta memberi insentif kepada orang pribadi dan perusahaan untuk secara sukarela melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Hal ini dikarenakan pemerintah berupaya memperluas basis pajak langsung.

Apalagi, pemerintah telah membentuk task force pada DTC pada 22 November 2017, setelah PM Modi menekankan perlunya merumuskan lagi Undang-Undang (UU) PPh 1961. Task force diharapkan dapat melaporkan hasil pada Mei 2018, tapi terjadi penundaan.

Baca Juga: Aturan Penghitungan Angsuran PPh Dicabut, Ini Alasannya

Task force bertugas untuk meninjau UU PPh yang ada sekaligus menyusun UU pajak langsung baru yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara. Seorang pejabat di pemerintahan berharap task force tersebut dapat menyerahkan laporannya pada 31 Juli 2019. 

Pungutan pajak langsung pada tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2019 tercatat hanya mencapai Rs 11,18 lakh crore, kurang dari target Rs12 lakh crore. Adapun tarif pajak teratas India berlaku untuk pendapatan di atas Rs 10 lakh.

Seperti dilansir The Print, menurunkan tarif pajak juga akan mendorong masyarakat untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk berbelanja sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang goyah.  (kaw)

Baca Juga: Membedah Penerapan Resolusi Sengketa Pajak

“Pada saat yang sama, para penghindar pajak yang disengaja dan pencuci uang tidak akan selamat,” tegas seorang pejabat pemerintah yang mengetahui rencana tersebut, seperti dikutip pada Senin (3/6/2019).

Baca Juga: Penurunan Tarif Pajak Kendaraan Listrik Diharapkan Muncul Pekan Ini

Selama masa jabatan pertama, pemerintahan NDA – yang dipimpin Modi – telah memperkenalkan goods and services tax (GST) pada 1 Juli 2017. Kendati mendapat kritikan pada awal penerapannya, GST mampu menggolongkan sejumlah pajak di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, sekaligus mengantar rezim pajak yang seragam di negara ini. 

Saat ini, Kementerian Keuangan telah diminta untuk mempercepat perbaikan Direct Tax Code (DTC) serta memberi insentif kepada orang pribadi dan perusahaan untuk secara sukarela melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Hal ini dikarenakan pemerintah berupaya memperluas basis pajak langsung.

Apalagi, pemerintah telah membentuk task force pada DTC pada 22 November 2017, setelah PM Modi menekankan perlunya merumuskan lagi Undang-Undang (UU) PPh 1961. Task force diharapkan dapat melaporkan hasil pada Mei 2018, tapi terjadi penundaan.

Baca Juga: Aturan Penghitungan Angsuran PPh Dicabut, Ini Alasannya

Task force bertugas untuk meninjau UU PPh yang ada sekaligus menyusun UU pajak langsung baru yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara. Seorang pejabat di pemerintahan berharap task force tersebut dapat menyerahkan laporannya pada 31 Juli 2019. 

Pungutan pajak langsung pada tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2019 tercatat hanya mencapai Rs 11,18 lakh crore, kurang dari target Rs12 lakh crore. Adapun tarif pajak teratas India berlaku untuk pendapatan di atas Rs 10 lakh.

Seperti dilansir The Print, menurunkan tarif pajak juga akan mendorong masyarakat untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk berbelanja sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang goyah.  (kaw)

Baca Juga: Membedah Penerapan Resolusi Sengketa Pajak
Topik : India, GST, PM Modi, PPh, pajak penghasilan
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Senin, 22 Juli 2019 | 11:07 WIB
IRLANDIA
Minggu, 21 Juli 2019 | 16:38 WIB
MATA UANG DIGITAL
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:47 WIB
THAILAND
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:08 WIB
FILIPINA
Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:31 WIB
PRANCIS
Kamis, 18 Juli 2019 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 18 Juli 2019 | 11:18 WIB
THAILAND