Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Target PAD Sulit Tercapai, Begini Kata DPRD Kotim

0
0

SAMPIT, DDTCNews – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah meminta pemerintah agar aktif membantu masyarakat melalui kebijakan anggaran dalam menghadapi kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Pasalnya, kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah akan bergantung pada kondisi ekonomi setempat.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim Dani Rakhman mengatakan pemerintah harus memperhatikan beban sosial dan ekonomi masyarakat pada saat ini. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih sangat lemah, sehingga kesadaran membayar pajak dan retribusi juga menurun.

“Peran aktif pemerintah untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat akan mempermudah timbulnya kesadaran warga untuk membayar pajak dan restribusi dalam rangka pengumpulan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa merasa terbebani,” ujarnya di Kotim, Selasa (10/10).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Dani menegaskan masyarakat merasa pembayaran pajak daerah dan retribusi menjadi suatu beban di tengah lesunya perekonomian. Namun, dia optimis beban yang dipikul masyarakat dalam membayar pajak akan semakin menghilang seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi.

“Saya ingin APBD tahun 2018 harus memiliki program kesejahteraan untuk masyarakat, selama ini masyarakat merasa pemerintah belum memperhatikan warganya. Akibatnya anggaran yang semestinya untuk pembiayaan program pro rakyat jadi tidak maksimal dan tidak dirasakan dengan optimal,” katanya seperti dilansir sampit.prokal.co.

Di samping itu, Dani mengakui pemerintah akan lebih mudah meningkatkan realisasi PAD jika memperbaiki kondisi perekonomian daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui program APBD tahun depan.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

“Teori sederhananya kalau warga susah, mana mungkin mau bayar dan setor pajak, untuk makan saja pas-pasan. Maka, kami mendorong  agar pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat pada tahun depan,” tandasnya.

“Peran aktif pemerintah untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat akan mempermudah timbulnya kesadaran warga untuk membayar pajak dan restribusi dalam rangka pengumpulan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa merasa terbebani,” ujarnya di Kotim, Selasa (10/10).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Dani menegaskan masyarakat merasa pembayaran pajak daerah dan retribusi menjadi suatu beban di tengah lesunya perekonomian. Namun, dia optimis beban yang dipikul masyarakat dalam membayar pajak akan semakin menghilang seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi.

“Saya ingin APBD tahun 2018 harus memiliki program kesejahteraan untuk masyarakat, selama ini masyarakat merasa pemerintah belum memperhatikan warganya. Akibatnya anggaran yang semestinya untuk pembiayaan program pro rakyat jadi tidak maksimal dan tidak dirasakan dengan optimal,” katanya seperti dilansir sampit.prokal.co.

Di samping itu, Dani mengakui pemerintah akan lebih mudah meningkatkan realisasi PAD jika memperbaiki kondisi perekonomian daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui program APBD tahun depan.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

“Teori sederhananya kalau warga susah, mana mungkin mau bayar dan setor pajak, untuk makan saja pas-pasan. Maka, kami mendorong  agar pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat pada tahun depan,” tandasnya.

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, apbd, kabupten kotawaringin timur
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI