Jangan sampai keinginan pemerintah memberikan insentif kepada LPI justru berubah menjadi disinsentif untuk usaha selain LPI dan mitra LPI.

Pertanyaannya adalah beranikah Indonesia menerapkan pajak HNWI seperti 10 negara lain yang sudah mempersiapkannya?

Meski bisa meringankan kinerja perusahaan pers, PPN DTP kertas koran/majalah ini praktis tidak cukup kuat membantu memperbesar margin bisnis perusahaan.

Kemunculan e-faktur 3.0 ini seharusnya tidak berdiri hanya dari sisi kemudahan administrasi untuk wajib pajak,

Dalam memulihkan ekonomi, pemerintah perlu berhati-hati jangan sampai kebijakan yang digulirkan memicu distorsi.

Seluruh wajib pajak yang memenuhi kriteria harus membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui e-bupot.

Sejak otonomi daerah direvitalisasi pada 1999, pada tahun inilah insentif pajak daerah mencapai musim puncaknya.

Meski setoran pajaknya kecil, dari energi merekalah sebetulnya roda-roda perekonomian berputar.

Situasi ini menuntut kewaspadaan tinggi para perumus dan pengelola kebijakan fiskal.

Volume total paket stimulus Indonesia hanya US$742 juta, cukupkah?