Wajib pajak badan UMKM masih dapat memanfaatkan fasilitas yang ada dalam UU Pajak Penghasilan (PPh).

Batasan peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak pada UU HPP berlaku mulai tahun pajak 2022.

Terdapat dua opsi pengenaan tambahan pajak penghasilan final bagi peserta program pengungkapan sukarela di UU HPP tersebut.

Simak rangkuman berita pajak terpopuler pada pekan ini, 4-8 Oktober 2021.

Alih-alih merevisi PP 23/2018, pemerintah memilih untuk menerbitkan aturan khusus terkait mekanisme pembayaran PPh final UMKM.

UU HPP menjadikan wajib pajak orang pribadi UMKM yang dalam 1 tahun penuh omzetnya masih di bawah Rp500 juta sama sekali tidak dikenai PPh final.

Pada ketentuan PPh final UMKM PP 23/2018, tidak ada batasan PTKP. Artinya, berapapun omzet UMKM tetap dikenakan PPh final 0,5%.

Simak video singkat rangkuman berita pajak populer sepekan, kurun waktu 23-29 September 2021.

Pemerintah perlu menjamin biaya kepatuhan UMKM tidak naik setelah beralih dari rezim PPh final ke rezim umum.

Simak infografisnya.