KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Status PKP Jadi Syarat Dapat Proyek, WP Badan Ajukan Permohonan ke KPP

Redaksi DDTCNews | Jumat, 18 Agustus 2023 | 13:00 WIB
Status PKP Jadi Syarat Dapat Proyek, WP Badan Ajukan Permohonan ke KPP

Ilustrasi.

DENPASAR, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan melakukan verifikasi lapangan ke tempat kedudukan wajib pajak sebagai tindak lanjut permohonan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada 20 Juli 2023.

Dalam kegiatan itu, KPP Pratama Badung Selatan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan Marfuatim Mutho Haroh dan Nurfajril Wafita Ihza untuk mendatangi tempat wajib pajak di Ruko Sunset, Sunset Road 819, Gg. Ratna Indah II No.10, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

“Wajib pajak yang dikunjungi bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya,” sebut KPP dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Jumat (18/8/2023).

Baca Juga:
Pemkab Tetapkan Tarif PBB Bervariasi Tergantung Jenis Objek dan NJOP

Petugas pajak kemudian menjelaskan bahwa verifikasi lapangan merupakan prosedur standar dalam layanan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Selain untuk memastikan kesesuaian data yang diajukan wajib pajak, tujuan verifikasi lapangan ialah untuk memberikan edukasi terhadap wajib pajak bersangkutan terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan setelah dikukuhkan sebagai PKP.

KPP Badung Selatan berharap kunjungan yang dilakukan ke tempat kedudukan wajib pajak dapat memberikan edukasi perihal kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.

Baca Juga:
Belum Beroperasi, WP Badan Tetap Lapor SPT Masa PPh 21 Jika NPWP Aktif

Sementara itu, pengurus dari wajib pajak badan menjelaskan alasan pengajuan permohonan status sebagai PKP. Menurutnya, status PKP merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pekerjaan dari suatu proyek.

“Usaha kami adalah penjualan mesin seperti mesin diesel dan mesin berat lainnya. Harga jual produk kami variatif. Kami mengajukan PKP karena mendapat sebuah proyek yang mengharuskan kami dikukuhkan sebagai PKP,” sebut salah satu pengurus perusahaan.

Pada kesempatan itu, pengurus tersebut juga menanyakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebagai PKP. Dia juga berharap bimbingan KPP Badung Selatan agar ke depannya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 10 Mei 2024 | 17:00 WIB KABUPATEN BONDOWOSO

Pemkab Tetapkan Tarif PBB Bervariasi Tergantung Jenis Objek dan NJOP

Jumat, 10 Mei 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kondisi Apa yang Bikin Status PKP Dicabut secara Jabatan oleh DJP?

Jumat, 10 Mei 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Batasan Nilai Transaksi yang Dipotong PPN oleh BUMN dan Pemerintah

BERITA PILIHAN
Jumat, 10 Mei 2024 | 17:00 WIB KABUPATEN BONDOWOSO

Pemkab Tetapkan Tarif PBB Bervariasi Tergantung Jenis Objek dan NJOP

Jumat, 10 Mei 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kondisi Apa yang Bikin Status PKP Dicabut secara Jabatan oleh DJP?

Jumat, 10 Mei 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Batasan Nilai Transaksi yang Dipotong PPN oleh BUMN dan Pemerintah

Jumat, 10 Mei 2024 | 13:30 WIB KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

Jumat, 10 Mei 2024 | 11:30 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Peraturan Baru Menteri Keuangan Soal Rush Handling, Download di Sini!

Jumat, 10 Mei 2024 | 10:00 WIB PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sudah Berlaku! Simak Daftar Tarif Terkini Pajak di Sulawesi Selatan