BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Kekecewaan wajib pajak yang sudah menyeret hartanya dari luar ke dalam negeri mulai ramai diperbincangkan dalam berbagai media. Kekecewaan itu muncul akibat kondisi politik Indonesia yang tengah memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus berupaya dalam menjaga kepercayaan pengusaha terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya berbagai unjuk rasa hanya sebagai wujud dari aspirasi masyarakat.
"Mengenai situasi saat ini, pemerintah akan terus melakukan usaha supaya kepercayaan juga keamanan serta persepsi mengenai situasi di Indonesia bisa tetap dijaga dengan baik," ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (12/5).
Perempuan yang kerap disapa Ani ini menyebutkan berbagai aksi unjuk rasa harus dilihat sebagai suatu proses demokrasi di Indonesia yang normal. Ia juga berharap para wajib pajak yang sudah berkomitmen membawa pulang harta ke Indonesia tetap merealisasikan janjinya.
Mengingat, program pengampunan pajak mengharuskan wajib pajak memulangkan hartanya kembali ke Indonesia sekaligus menginvestasikan pada berbagai instrumen investasi yang sudah disediakan.
Adapun dana repatriasi yang sudah berada di Indonesia hanya sekitar Rp128,3 triliun. Sedangkan, komitmen repatriasi tersebut berkisar Rp146,6 triliun, maka sisanya masih belum bisa ditarik ke dalam negeri dengan berbagai ketentuan relatif rumit yang perlu dihadapi oleh wajib pajak.
Ani mengharapkan wajib pajak bisa membawa harta yang sudah dikomitmenkan ke dalam negeri dalam rangka repatriasi program pengampunan pajak. Hal tersebut merupakan komitmen yang sudah dilontarkan melalui keikutsertaan wajib pajak dalam kebijakan tersebut.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, sejumlah pengusaha maupun para stakeholder khususnya di sektor properti sempat mengeluhkan sulitnya dana repatriasi yang masuk ke Indonesia atas dasar panasnya situasi politik yang mewarnai Indonesia belakangan ini.Â
