Berita
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Ingin Anggaran DAU Fluktuatif Sesuai Realisasi Penerimaan

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Ingin Anggaran DAU Fluktuatif Sesuai Realisasi Penerimaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Sejak tahun lalu, anggaran pos belanja Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan final. Ke depan, kebijakan tersebut harus berubah sesuai dengan realisasi penerimaan yang didapat pemerintah.

Harapan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat raker postur APBN dan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan Komite IV DPD. Skema alokasi DAU yang sekarang berlaku disebut tidak ideal.

"Sejak tahun lalu dan tahun ini DAU bersifat final. Padahal, DAU harusnya tidak final karena komponen DAU dihitung dengan seberapa besar penerimaan negara," katanya di DPD RI, Selasa (14/1/2020).

Baca Juga: Imbas Kenaikan Tarif PPN, Angka Inflasi Masih Tinggi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian mencontohkan kinerja penerimaan pajak tahun lalu yang mengalami shortfall. Risiko fiskal tersebut praktis hanya ditanggung oleh pemerintah pusat dan tidak berdampak kepada kondisi fiskal daerah.

Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah karena masih minimnya kemandirian fiskal daerah. Menurut Sri Mulyani, masih banyak daerah yang masih sangat bergantung dari dana transfer untuk melakukan pembangunan.

"Jadi mekanisme shock absorber nya harus dibuat. Ini kami coba lakukan di pusat. Namun, di daerah kemampuannya sangat minimal sekarang ini sehingga DAU dibuat secara final," paparnya.

Baca Juga: Soal Sistem Pajak dan Kesetaraan Gender, Ini Kata Sri Mulyani

Ke depan, perubahan harus dilakukan untuk menggenjot kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, setiap resiko dari pengelolaan anggaran dapat ditanggung secara kolektif baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Ini hal yang perlu kita betul-betul perhatikan ke depannya. Kalau kapasitas daerah semakin baik maka Republik ini kita jaga bersama-sama," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2020, alokasi TKDD mencapai Rp784,9 triliun. DAU memakan porsi paling besar senilai Rp427,1 triliun. komponen TKDD lainnya adalah DBH (Rp117,6 triliun), DAK Fisik (Rp72,2 triliun), DAK non-Fisik (Rp130, 3 triliun), Dana Insentif Daerah (Rp15 triliun), serta Dana Otsus dan Keistimewaan DIY (Rp22,7 triliun). (kaw)

Baca Juga: Soal Konsensus Pajak Digital, Sri Mulyani Sebut Negosiasi Cukup Alot

Topik : DAU, dana transfer ke daerah, perimbangan keuangan, penerimaan negara, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 05 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 03 Juni 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Juni 2021 | 15:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN PAMENGKASAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 06:01 WIB
PMK 54/2021